Ketua DPR RI Puan Maharani, Ponakan Sukmawati Curhat Susahnya Jadi Menteri Jokowi, Cuti Pun Tak Enak

TRIBUNKALTIM,CO - Ketua DPR RI Puan Maharani, ponakan Sukmawati curhat susahnya jadi Menteri Jokowi, cuti pun tak enak.

Diketahui, Puan Maharani anak Ketum PDIP Megawati pernah menjadi Menteri Jokowi, tepatnta Menteri Koordinatos Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Saat ini, Puan Maharani keponakan Sukmawati, menjadi Ketua DPR RI, dan tak masuk kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Maruf Amin.

Dilansir dari Kompas.com, Mantan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menceritakan pengalamannya saat menjadi Menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Saat jadi anak buah Jokowi, kata Puan Maharani, tak ada satu pun Menteri yang berani mengajukan cuti untuk liburan.

“Semua Menteri yang ada di kabinet enggak ada yang berani mengajukan libur meski ada hak cuti.

• Mata Najwa, Anggota Surya Paloh Ungkap Mulan Jameela Masuk DPR, Balas Jasa Gerindra ke Ahmad Dhani

• Datangkan Ustadz Abdul Somad Tanpa Izin, Pegawai KPK Diperiksa Agus Rahardjo, Soal Track Record UAS

• Anak Buah Megawati Kritik Kapolri Idham Aziz, Bandingkan dengan Tito Karnavian dan Polisi Buncit

• Ekonom Faisal Basri Ungkap Ahok BTP Bisa Dipecat Seperti eks Dirut BUMN Pertamina Era Rini Soemarno

Ya enggak enak aja (libur), karena Presiden ( Jokowi) enggak pernah libur,” ujar Puan Maharani di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Wanita yang saat ini menjabat Ketua DPR RI ini menjelaskan, para Menteri baru berani mengajukan cuti jika ada hal yang benar-benar penting saja.

“Misalnya urgent, seperti sakit, anak wisuda atau nikahan baru cuti, tapi kalo cuti liburan enggak ada yang berani,” kata Puan Maharani.

Kendati begitu, putri dari Presiden RI ke-5 ini mengaku senang bisa menjabat Menteri di era Jokowi.

Menurut dia, banyak pengalaman yang didapat saat bekerja di era kabinet kerja.

“Saya pernah ke perbatasan Malaysia.

Saya tanya ke Presiden, ‘Pak kenapa harus naik mobil enggak naik helikopter saja?

Kita mau lihat, kalau jalan jelek dia berhenti sama Pk Menteri PUPR, jadi sekian kilo udah bagus dan sekian kilo masih jelek.

Kita mau lihat langsung jalannya,” ucap dia.

Tak Langsung Bisa Nyapres 2024

Nama Tri Rismaharini sempat mengemuka, Ganjar Prabowo saingan Puan Maharani dapat restu PDIP

Sosok Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini dinilai bisa menggantikan sosok Joko Widodo ( Jokowi) untuk diusung oleh PDI Perjuangan ( PDIP) pada Pemilu 2024.

"Pak Ganjar punya panggung sebetulnya karena Gubernur, bisa jadi batu lompatan menunggu tangga Pilpres 2024," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2019) lalu.

Menurut Pangi, Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu merupakan figur yang memungkinkan sebagai pengganti Jokowi.

Kendati demikian, Pangi mengingatkan agar Ganjar Pranowo menjaga citranya tetap baik sampai Pilpres 2024.

"Karena citra beliau sempat terganggu oleh kasus e-KTP, tetapi kan sudah clear bahwa beliau tidak terbukti korupsi," ujar dia.

Ia mencontohkan, selama ini dalam sosok Jokowi melekat citra sederhana dan merakyat.

Oleh karena itu, kata dia, Ganjar Pranowo pun harus mempunyai citra tersendiri yang dapat menjadi ciri khasnya jika ingin menonjol.

"Termasuk beliau harus menjelaskan agar masyarakat dan rakyat Indonesia tahu sepak terjang dan keberhasilan beliau menata Jawa Tengah," kata dia.

"Sehingga beliau memantaskan diri menjadi calon presiden dari PDI-P di tahun tersebut," ucap dia.

Sementara itu, sosok Tri Rismaharini dinilai Panggi berpeluang menggantikan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung PDI-P kelak

Namun, menurut dia, akan lebih baik jika Risma turut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2022 terlebih dahulu.

"Lalu, pada Pilpres 2024 bisa maju lagi bertarung menjadi calon presiden," ujar dia.

"Risma dan Ganjar punya potensi sebagai penganti Jokowi karena kedua tokoh tersebut yang punya panggung sebagai wali kota dan gubernur," kata Pangi.

Namun, yang lebih penting, kata dia, harus ada restu terlebih dahulu dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P untuk tiket calon Presiden 2024.

Sebab, tidak mudah untuk mendapatkan tiket tersebut dari Megawati apabila Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang merupakan putra-putrinya disiapkan menjadi capres atau cawapres lima tahun mendatang. 

Sejumlah Nama Muncul

Meski Anak Megawati, 2 kepala daerah Ini bisa jadi ganjal langkah Puan Maharani dapat restu PDIP capres 2024

Pemilihan Calon Presiden ( capres ) tahun 2024 memang masih lama, namun isu siapa saja nama yang akan ikut bertarung sudah ramai dibahas.

Untuk capres 2024, diprediksi akan datang dari berbagai latar belakang mulai dari kepala daerah hingga militer.

Pengamat Politik Poltracking, Hanta Yudha menerangkan kepala daerah khususnya gubernur di Pulau Jawa yang menurutnya harus menjadi perhatian.

Hal tersebut berkaca dari jejak perjalanan Jokowi yang memulai langkahnya sebagai walikota hingga menjadi presiden RI.

"Kalau track itu tidak patah terhenti pada Joko Widodo yang tadi pernah jadi Walikota menjadi Gubernur kemudian menjadi Presiden," ujar Hanta dalam diskusi 'Golkar Mempersiapkan Transformasi Kader' di Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Kedua, capres 2024 muncul dari partai politik.

Menurut Hanta, partai-partai besar seperti Golkar, PDIP Perjuangan, NasDem, dan Gerindra tentu akan memiliki figur-figur partai yang masih mungkin untuk dimunculkan saat kontestasi Pemilu 2024.

"PDIP misalnya, pasti muncul figur dari partai itu yang akan mendapat posisi strategis di 2024," katanya.

Ketiga, datang dari pemerintahan atau parlemen.

Menurutnya ada kemungkinan akan muncul nama sejumlah jajaran menteri jelang 2024.

"Prediksi saya dari kelompok dari para menteri mungkin untuk muncul," ujar Hanta.

Keempat, akan lahir dari kalangan militer aktif.

Namun Hanta meyakini dari kalangan ini potensinya akan sangat kecil lantaran hanya memanfaatkan momentum.

"Terakhir sebagai opsi, ada kemungkinan muncul dari militer aktif yang kemudian dia punya momentum di 2024," ujarnya.

"Kita tidak menyebutkan nama dan jabatan tapi ada kemungkinan akan muncul nama-nama dari tentara atau polisi," kata Hanta. (*)