Pilkada Balikpapan

Cegah Konflik Politik, Bawaslu Balikpapan Libatkan 4 Instansi dalam Survei Indeks Kerawanan Pemilu

Jelang tahapan Pilkada 2020, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Balikpapan Kalimantan Timur mulai adakan survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Cegah Konflik Politik, Bawaslu Balikpapan Libatkan 4 Instansi dalam Survei Indeks Kerawanan Pemilu
TribunKaltim.Co/Miftah Aulia Anggraini
Jelang tahapan Pilkada 2020, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Balikpapan Kalimantan Timur mulai adakan survei data terkait dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jelang tahapan Pilkada 2020, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Balikpapan Kalimantan Timur mulai adakan survei data terkait dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Survey yang dilakukan, akan melibatkan beberapa instansi yang dianggap mumpuni dalam melakukan pengisian data.

Yakni KPU, Kepolisian, rekan media dan Bawaslu itu sendiri.

Dalam kesempatannya, Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Aziz mengatakan survey IKP dilakukan untuk bisa memetakan potensi kerawanan di Pilkada 2020.

"Hasil ini akan kami launching nanti, bagaimana tingkat kerawanannya. Bisa dilihat dan dipetakan dari hasil instrument itu yg dikumpulkan ke Bawaslu," ujar Ahmadi, Senin (2/12/19).

Sementara itu, Ahmadi menambahkan sebelum dilakukan launching pihak Bawaslu Kota Balikpapan akan menyusunnya terlebih dahulu.

Setelah itu pihaknya baru akan menyampaikan hasil tersebut ke Bawaslu pusat untuk dapat dilakukan skoring.

Kurangi Kecurangan di Pilwali Samarinda, Bawaslu Samarinda Undang ASN Menjadi Panwascam

Bawaslu Samarinda Buka Pendaftaran Panwascam, Catat Waktu Pengumuman dan Pemberkasannya

11 Aduan Pidana Pemilu Tak Diteruskan, Bawaslu: Kurang Partisipasi Masyarakat Melengkapi Laporan

Lowongan Kerja Info Loker di Bawaslu, Butuh Panwascam Pilkada Samarinda 2020 Ini Syarat dan Honornya

"Ya hasil nanti yang akan muncul itu akan diketahui apakah Pilkada Balikpapan ini termasuk rawan atau tidak. Jadi nanti akan ada tidak rawan, cukup rawan dan sangat rawan," jelasnya.

Proses pengumpulan data IKP yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai bahan deteksi dini sudah dimulai sejak hari ini sampai nanti di tanggal 5 Desember 2019.

Ahmadi menyebut proses penyusunan IKP ini sebagai langkah awal agar Bawaslu mampu melakukan langkah pencegahan potensi pelanggaran berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan.

Halaman
1234
Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved