Sikap Prabowo Soal Polemik di Natuna Disorot Susi Pudjiastuti, Jokowi Tegaskan Tak Ada Tawar Menawar

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik masuknya kapal-kapal asing ke dalam perairan Natuna ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dilansir dari Biro Pers Sekretariat Kabinet, Jokowi menegaskan tidak akan ada tawar menawar terkait kedaulatan negara.

Terlebih diketahui banyak kapal-kapal Tiongkok yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Jokowi dalam kesempatannya juga memuji para pihak yang telah bertindak tepat dalam persoalan pelanggaran batas wilayah.

• Kabar Prabowo Dipaksa Teken Pembelian Pesawat Tempur China Beredar, Begini Penjelasan Jubir Kemenhan

• China Bangun Bioskop Yinlong dan Putar Film Perdana di Pulau Sengketa di Laut China Selatan

• Presiden Duterte Batal Kibarkan Bendera Filipina di Laut China Selatan, Ini Alasannya

• Sengketa Laut China Selatan, Rakyat Tiongkok Hancurkan iPhone serta Memboikot Mangga Filipina

“Saya kira statemen yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden, Senin (6/1/2020).

Terkait tindakan dan pernyataan yang dinilai tepat, Jokowi secara langsung tidak menjelaskan pernyataan para menteri atau pihak yang dimaksud.

Namun diketahui, melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah telah menyampaikan langkah tegas terkait sikap Indonesia terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sikap pemerintah yang pertama adalah telah terjadi pelanggaran kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Selanjutnya, Tiongkok adalah salah satu partisipan dari UNCLOS 1982.

Dengan Tiongkok termasuk menjadi partisipan UNCLOS 1982, Tiongkok memiliki kwajiban untuk menghormati dan menjalankan keputusan yang dihasilkan dari UNCLOS 1982.

Terakhir, Indonesia tidak mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok.

Karena klaim yang dilakukan Tiongkok tersebut tidak memiliki alasan dan landasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional, terlebih oleh UNCLOS 1982.

Pengamanan TNI

Dikutip dari tayangan Kompas Tv, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sekitar 600 personel pasukan intensitas operasi rutin dalam pengamanan Laut Natuna.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, S.E., M.M, pada Jumat (3/1/2020) menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas agar tidak terprovokasi ataupun terpancing dari unsur-unsur kapal asing yang selalu melakukan provokasi apabila ada kehadiran KRI.

“Kehadiran Kapal Perang Indonesia adalah representasi negara, sehingga mereka harusnya paham ketika negara mengeluarkan Kapal perangnya bahwa negara pun sudah hadir disitu,” tegasnya.

Selain itu, Pangkogabwilhan I juga memberikan beberapa perhatian kepada seluruh prajurit TNI.

Terlebih, bagi prajurit TNI yang bertugas sebagai pengawak KRI dan pesawat udara.

Yudo menekankan pada prajurit TNI yang bertugas untuk memahami aturan-aturan yang berlaku.

Mereka diminta untuk benar-benar memahami hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.

Tak hanya itu, Yudo juga mengarahkan para prajurit untuk melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional.

Hal itu penting supaya tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik.

"Yang terpenting gunakan role of engagement yang sudah dipakai dalam kegiatan sehari-hari," tambahnya.

Diketahui, 600 personel TNI yang disiagakan ini terdiri dari satu Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapat, satu Kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

Pangkogabwilhan I telah ditugaskan untuk menggelar operasi menjaga wilayah Indonesia dari pelanggar asing sejak Rabu (1/1/2020).

Mantan Anak Buahnya Berantem dengan Prabowo,Jokowi: Natuna Diklaim Saya Panas Saya Bawa Kapal Perang

Sepertinya bukan hanya hubungan Indonesia dan China saja yang kini mulai memanas, tapi juga perbedaan pendapat antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ini setelah maraknya Kapal Ikan Asing (KIA) yang menerobos wilayah Indonesia melalui perairan Natuna beberapa hari terakhir.

Mantan anak buah Presiden Jokowi Susi Pudjiastuti sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan tegas menyindir sikap santai Prabowo Subianto melihat China mengklaim Natuna sebagai wilayahnya.

Bermula dari adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Yang kemudian ditanggapi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan mengatakan jika kejadian itu tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

• RI Ubah Penyebutan Nama Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara, Beijing pun Berang

Melihat kedua menteri Jokowi itu bersikap santai, justru membuat Susi Pudjiastuti panas.

Mantan Menteri nyentrik ini bahkan peringatkan jika mengurusi masalah itu tidak boleh main-main.

Melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti Sabtu (4/1/2020), Susi Pudjiastuti tampak memposting artikel berita dengan judul "Ingin Damai soal Natuna, Prabowo: China Negara Sahabat".

Pada komentarnya itu, Susi Pudjiastuti menyertakan video di Kompas TV pada tanggal 7 Oktober 2019.

Artikel di Kompas TV itu berjudul "Susi Pudjiastuti : Kalian Mau Investasi atau Mau Nyolong?".

Kemudian, di Tweet-nya, Susi Pudjiastuti pun meminta Prabowo Subianto untuk membedakan antara pencurian ikan dengan persahabatan antar negara.

"Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara."

Terbaru perkembangan konflik Natuna, TNI sudah mengerahkan 600 personel untuk berjaga di laut Natuna.

Ratusan personel itu bahkan sebelumnya sudah mengikuti apel operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).

Apel dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono.

• China Ganggu Kedaulatan Indonesia di Natuna, Dianggap Sengaja Menguji Prabowo hingga TNI Siap Tempur

• Soal Polemik Natuna, Beda Reaksi Menteri KKP Anak Buah Prabowo Subianto dan Susi Pudjiastuti

600 personel pasukan terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Dalam pengarahannya Yudo menyampaikan kepada prajurit, “Pangkogabwilhan I menegaskan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia.”

Lebih lanjut tertulis dalam rilis persnya, “TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa ijin dari pemerintah Indonesia.”

Pengawak KRI dan pesawat udara diminta memahami aturan-aturan yang berlaku baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.

Begitu pun dengan penindakan secara terukur dan profesional, sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik. Kemudian ketiga mereka diminta gunakan Role of Engagement yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari.

• Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna

• Jadi Polemik Antara Indonesia dan China Ternyata Natuna Menyimpan Harta Karun yang Luar Biasa

• Letak Natuna Diapit Malaysia, Berikut Sejarah Masuk Wilayah Indonesia, China Klaim dengan Dasar Ini

• Tak Ada Negosiasi Soal Perairan Natuna, Mahfud: Nenek Moyang Kita Dulu Berlayar Sampai Madagaskar  

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)