Pemerintah Pusat Hutang Rp 2 Triliun ke Kalimantan Timur, Begini Tanggapan Gubernur Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membeberkan bahwa Pemerintah Pusat berhutang sebesar Rp 2 triliun kepada Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membeberkan bahwa Pemerintah Pusat berhutang sebesar Rp 2 triliun kepada Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Lantaran dana bagi hasil (DBH) Migas yang masih kurang pembayarannya.
"Yang kurang itu dana bagi hasil Migas, sampai sekarang masih kurang bayarnya, bahkan berhutang dengan daerah," tutur Isran Noor pada saat sambutan membuka acara Gathering dan Signing PT Pegadaian Sinergi dalam Harmoni bersama Mitra di Novotel Balikpapan, Senin (7/1/2020) malam.
"Itu seluruh Indonesia terjadi bukan hanya Kaltim," katanya lagi.
Kali ini Gubernur Isran Noor menyebutkan.
Total utang bayar Pemerintah Pusat masih Rp 2 triliun hanya untuk Kalimantan Timur.
BACA JUGA
Tol Balikpapan-Samarinda Masih Gratis, Waktunya Sampai Ada Keputusan Tarif Tol dari Menteri PUPR
PDAM Balikpapan Klaim Tidak Ada Mati Air, Ini yang Akan Dilakukan
Pamit pada Istri Mencari Ikan 2 Hari Sejak 1 Januari, Nelayan di Berau hingga Kini Belum Ditemukan
DLHK Tunggu Perintah Bupati Muharram, Uji Lab Pencemaran Sungai Segah Berau Tertutup, DPRD pun Heran
"Kita tidak tahu kalau Kalbar atau daerah lain. Bisa jadi sama, lalu setiap tahun Pemerintah Pusat berhutang dengan daerah," beber Isran Noor.
"Walaupun PDRD yang dihasilkan daerah seluruh Kalimantan cukup besar," ungkap Isran Noor
Kali ini Isran Noor mencontohkan.
Seperti Kalimantan Timur PDRB-nya sekitar RP 620 Triliun.
Cukup besar.
Namun, kembalinya sangat sedikit.
"Nanti saya akan bahas masalah ini pada tanggal 11 Januari 2020 di Pekan Baru dengan para Gubernur se Indonesia," kata Isran Noor.
Menyampaikan sebuah pemikiran pandangan Formula kepada Pemerintah Pusat.
"Supaya ada keseimbangan negara," kata Isran Noor.
Menurut Isran Noor, selama ini ada kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa.
Oleh sebab itu terjadilah kesenjangan produk bruto.
BACA JUGA
Ungkap Loket Penjualan Narkoba, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim Amankan 6 Pengedar
BKD Kaltim Belum Pastikan Pelaksanaan Tes CPNS, Adriningsih Beberkan Penyebabnya
Pembobolan Rumah di Samarinda, Pelaku dan Korban Sudah Saling Kenal, Modus Bersih-bersih
Cuaca Ekstrem Diduga Penyebab Nelayan Hilang di Biduk-Biduk Berau, Hingga Kini Belum Ditemukan
Di Jawa itu terus berkembang mencapai lebih dari 60 persen.
"Di luar Jawa 50 persen itu pun bagi-bagi," ucapnya.
Data transfer ke daerah berdasarkan jumlah penduduk.
Anggaran Pemerintah Daerah pastinya untuk daerah Jawa terus.
Padahal uang yang ditransfer bukan dibagikan ke Penduduk, tetap dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan dan infrastruktur.
Memang ada formulanya luas wilayah, tingkat kesulitan tapi itu kompenennya kecil.
"Bukan berdasarkan jumlah Penduduk," ungkapnya.
Baca Juga:
• Bupati Kukar Edi Damansyah Ngaret Daftarkan Berkas Nama Calon Wakil Bupati, Rencana Habis Dzuhur
• Reynhard Sinaga Kerap Datangi Desa Gay, Biaya Hidupnya di Inggris Dapat Transfer Uang dari Sosok Ini
• Reynhard Sinaga Pakai GHB untuk Bius Korbannya Terungkap Bukan Obat Sembarangan, Efeknya Mengerikan
(Tribunkaltim.co)
