Naik di Atas Kapal Perang, Presiden Jokowi Kunjungi Nelayan di Natuna Singgung Soal Kedaulatan
Naik di atas kapal perang, Presiden Jokowi kunjungi nelayan di Natuna singgung soal kedaulatan Indonesia
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah ramai polemik di Laut Natuna antara China dan Indonesia, Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).
Di tempat itu, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun.
Bahkan Presiden Jokowi terlihat menaiki kapal perang Usaman Harun di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Selain mengecek kesiapan kapal perang, Presiden Jokowi juga berdialog dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna.
Presiden Jokowi menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara, kedaulatan Indonesia.
• Natuna Kerap Didatangi China, Plt Gubernur Kepri Nilai Tidak Maksimal jadi Provinsi Tersendiri
• 8 Januari Presiden Jokowi ke Natuna, Turut Didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
• Tak Cuma TNI, Nelayan Juga Dilibatkan, Cara Tak Biasa Indonesia Atasi Polemik dengan China di Natuna
• NEWS VIDEO Soal Natuna, NU Minta Pemerintah Tak Lembek Meski China Investor Besar
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau).
Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan.
Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi.
Presiden Jokowi meminta agar tidak ada lagi yang meragukan hal itu.
"Jangan sampai ada yang bertanya dan meragukan," kata Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk ( laut ) teritorial kita atau tidak.
Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menegaskan, tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.
"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi.
"Yang ada masuk ke Zona Ekonomi Ekslklusif (ZEE). Itu semua kapal bisa lewat," tambahnya.
Presiden juga meminta agar semua pihak dapat membedakan antara wilayah teritorial dengan ZEE Indonesia.
"Tolong ini dibedakan, kalau dicampur aduk nanti kita bingung," imbuhnya.
"Tapi hati-hati kalau dia (kapal asing) mencuri Ikan, itu baru boleh diusir atau ditangkap," jelas Jokowi.
Setelah bertemu nelayan, Jokowi menyambangi pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.
Diketahui sebelumnya Jokowi tiba di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pukul 07.35 WIB.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, kepala negara beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad pukul 09.10 WIB.
Jokowi disambut oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.
Tak lupa Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadilah, dan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Reviato juga turut menyambut kedatangan Presiden RI ini.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, Jokowi bersama rombongan menuju kantor bupati, Kabupaten Natuna.
Di tempat itu, Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari Ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.
• China Ributkan Natuna Gara-gara Ada Simpanan Senjata Mematikan? Kekuatannya Ternyata Tak Main-main
• Ketahuan, Manuver Kapal China di Natuna Ternyata Jebakan, Fatal Bila Termakan, TNI Juga Pakai Taktik

• Soal Natuna, Guru Besar UI Sebut China Mau Ngetes Prabowo dkk, Harusnya Tiru Langkah Jokowi Dulu
• Sikap Prabowo Soal Polemik di Natuna Disorot Susi Pudjiastuti, Jokowi Tegaskan Tak Ada Tawar Menawar
Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
(*)