Natuna Kerap Didatangi China, Plt Gubernur Kepri Nilai Tidak Maksimal jadi Provinsi Tersendiri

Natuna Kerap Didatangi China, Plt Gubernur Kepri Nilai Tidak Maksimal jadi Provinsi Tersendiri.

Editor: Budi Susilo
Kolase Intisari dan Tribunnews.com
Ilustrasi Laut Natuna dan apel TNI AL yang sigap demi kedaulatan bangsa 

Antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Kapal-kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan di perairan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Penenggelaman itu dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Kapal-kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan di perairan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Penenggelaman itu dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Fabian Januarius Kuwado)

Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

USIR PESAWAT - Pesawat tempur TNI Sukhoi Thunder Flight (kiri) mencegat pesawat jenis Super King Air, tipe UC-12F, milik US Navy (marinir Amerika Serikat) di angkasa Kepulauan Natuna, Kepri, Rabu (23/9/2015) siang, pukul 14.32 WIB.
USIR PESAWAT - Pesawat tempur TNI Sukhoi Thunder Flight (kiri) mencegat pesawat jenis Super King Air, tipe UC-12F, milik US Navy (marinir Amerika Serikat) di angkasa Kepulauan Natuna, Kepri, Rabu (23/9/2015) siang, pukul 14.32 WIB. (HAND-OUT)

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini.

Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah ini, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:

 Soal Natuna, Guru Besar UI Sebut China Mau Ngetes Prabowo dkk, Harusnya Tiru Langkah Jokowi Dulu

 China Ributkan Natuna Gara-gara Ada Simpanan Senjata Mematikan? Kekuatannya Ternyata Tak Main-main

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertolak ke Natuna, Presiden Jokowi Akan Bertemu Ratusan nelayan", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/08144111/bertolak-ke-natuna-presiden-jokowi-akan-bertemu-ratusan-nelayan?page=all.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Kristian Erdianto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Plt Gubernur Kepri: Antisipasi Kapal Asing, Natuna Lebih Cocok Jadi Kawasan Khusus", https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/13033721/plt-gubernur-kepri-antisipasi-kapal-asing-natuna-lebih-cocok-jadi-kawasan.

Editor : Aprillia Ika

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved