Gara-gara Bayar Utang, Gaji ASN di Kutai Timur tak jadi Dianggarkan 14 Bulan, TK2D Hanya 9 Bulan

TRIBUNKALTIM.CO,SANGATTA –Hanya gara-gara untuk bayar utang, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Timur tak jadi dianggarkan 14 bulan, sementara gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) hanya 9 bulan

Ada sedikit keresahan para pegawai di lingkungan Pemkab Kutai Timur belakangan ini.

Baik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

Pasalnya tersiar kabar, gaji ASN yang semula akan dianggarkan 14 bulan pada APBD 2020, honor TK2D yang akan dianggarkan 12 bulan dan tunjangan atau insentif ASN sebanyak 12 bulan, batal dilakukan Pemkab Kutim.

Dalam APBD 2020, gaji ASN hanya dianggarkan 12 bulan, honor TK2D hanya sembilan bulan dan tunjangan atau insentif hanya 10 bulan.

Padahal di akhir 2019 lalu, Pemkab Kutim mengalami surplus sebesar Rp 128 miliar.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kamis (9/1/2020), Sekda Drs H Irawansyah M Si membenarkan hal tersebut.

“Iya, dalam APBD murni 2020, memang untuk TK2D dianggarkan 9 bulan, insentif ASN 10 bulan dan gaji ASN 12 bulan,” ungkapnya.

• Profil Mochammad Son Hatta Pensiunan Polisi, Kini jadi Anggota DPRD Kutim Gantikan Almarhum Anton D

• HUT ke 63 Kalimantan Timur, Pemkab Kutim Songsong Ibu Kota Negara, Harapan Pemerataan Pembangunan

• Delapan Ibu Hamil Positif HIV, Tersebar di 21 Puskesmas dan 6 Rumah Sakit di Kutim Kalimantan Timur

• Jumlah ODHA 2019 di Kutai Timur Meningkat, Delapan Ibu Hamil dan 1 Bayi di Kutim Positif HIV

Namun kata Irawansyah, pegawai tak perlu risau atau khawatir.

Karena semuanya akan terpenuhi sesuai rencana. Apa yang sudah seharusnya menjadi hak akan dipenuhi.

ASN akan tetap mendapat gaji sebanyak 14 bulan, TK2D sebanyak 12 bulan dan insentif juga akan dibayarkan sebanyak 12 bulan. Karena sisanya akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2020.

“Karena kita masih ada kepentingan-kepentingan lain. Utang –utang yang harus dilunasi.

Sehingga tertariklah anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk gaji, honor dan tunjangan yang rencananya langsung full satu tahun di APBD murni 2020,” ungkap Irawansyah.

Tak dipungkirinya, Pemkab Kutim mengalami surplus di akhir 2019 lalu, sebesar Rp 128 miliar.

Namun, dana surplus itu akan masuk pada APBD Perubahan 2020. Tidak bisa di APBD murni.

“para pegawai tak perlu khawatir, itu hanya soal penganggaran saja. Sisanya akan dianggarkan di perubahan 2020.

Bahkan kita masih bersyukur. Untuk murni tahun ini, dianggarkan 10 bulan dan 12 bulan. Tahun lalu, kita hanya anggarkan enam bulan saja di murni. Tapi sampai akhir tahun, tetap terbayar semua,” ujar Irawansyah.

Seperti diketahui, pada coffee morning di akhir tahun 2019 lalu, Irawansyah mengatakan Pemkab Kutim akan menganggarkan gaji ASN, tunjangan dan honor TK2D langsung 12 bulan.

Hal ini berbeda dengan tahun 2019 yang hanya dianggarkan enam bulan saja pada APBD murni.

Ia berharap tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait dengan gaji, insentif dan lain sebagainya untuk tahun 2020.

Bahkan, semua SKPD diminta segera menginput dan waktunya nanti akan segera disampaikan oleh BAPPEDA Kutim yang berkaitan dengan asistensi dan lain sebagainya.

Surplus Anggaran Rp 128 Miliar

Catatan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ( Pemkab Kutim ) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) menunjukkan pembangunan dan kondisi keuangan yang semakin membaik.

Pembangunan fasilitas publik yang menjadi fokus Bupati Ir H Ismunandar MT dan Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM, berjalan sesuai perencanaan.

Memastikan air bersih mengalir jauh untuk dinikmati seluruh masyarakat Kutim di 18 kecamatan, 139 desa dan dua kelurahan.

Begitu juga kelistrikan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam coffee morning yang dilanjutkan dengan jumpa awak media, Selasa (31/12/2019), Bupati Kutai Timur, Ismunandar mengatakan.

Posisi keuangan Pemkab Kutai Timur mengalami surplus sebesar Rp 128 miliar.

BACA JUGA

Gubernur Kaltim Isran Noor di Balikpapan Bidik Papan Bundar Pakai Alat Berburu Tradisional Dayak

Ada Jutaan Ubur-ubur Naik ke Permukaan Saat Gerhana Matahari di Danau Kakaban Berau Kaltim

Dinas Pendidikan Samarinda Putuskan Tutup PAUD Tempat Almarhum Yusuf Dititipkan

Tak Miliki Mobil Operasional, Jumlah Sampah di Wisata Pantai Manggar Balikpapan Meningkat

Karena antara realisasi belanja dengan pendapatan, lebih besar pendapatan.

“APBD kita tahun 2019, mencapai Rp 4 triliun," tuturnya. 

Dengan pendapatan sebesar Rp 3,9 triliun atau 99 persen dari target pendapatan.

Sementara belanja hanya mencapai Rp 3,8 triliun.

BACA JUGA: 

• Ramalan Zodiak Cinta Besok Rabu 1 Januari 2020, Leo Penuh Pengorbanan, Scorpio Terjebak dalam Emosi

• Ramalan Zodiak Besok Rabu 1 Januari 2020 Leo harus Berani Jujur Akui Kegagalan, Cancer Merasa Bosan

• Ini Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 Ada dalam Bahasa Korea, Bisa Dibagikan atau Update Status Medsos

• Berikut 7 Promo dan Diskon Tahun Baru 2020, Dari IKEA Potongan Hingga 80 % hingga Burger King

Jadi masih ada Rp 128 miliar yang rencananya dimasukkan lagi ke anggaran 2020.

"Dengan harapan, pada 2020 mendatang, Pemkab Kutim tidak lagi defisit,” ungkap Ismunandar didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Drs H Irawansyah M Si dan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Kutim.

Surplus tersebut, ditambahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyafa karena tagihan yang masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak melebihi pendapatan.

Selain itu, pada 2019 ini, realisasi pendapatan dari pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi 100 persen dari target yang dipasang, begitu juga bagi hasil dari provinsi, sesuai harapan.

Meski demikian, Ismunandar tidak menampik kalau surplus tersebut belum bisa membuat Pemkab Kutim bebas dari lilitan utang.

BACA JUGA:

• Warga Keluhkan Proyek Pipa PDAM Bontang, Banyak Motor Jatuh hingga Penghasilan Ojek Berkurang

• Banjir Landa Tumbit Melayu Berau Kaltim, Kapolsek Beberkan Sektor Paling Dirugikan dari Bencana Ini 

• Persediaan Jagung untuk Malam Tahun Baru di Kota Balikpapan Aman, Ini Hasil Panen Dinas Pertanian

Karena pada 2020 mendatang, kewajiban untuk membayar utang tetap ada.

Terutama utang 2018 dan 2019 yang sudah masuk dalam daftar utang.

Utang masih ada.

Surplus itu, dengan asumsi pendapatan yang melebihi belanja dan ada tambahan anggaran untuk 2020.

Dengan begitu, pada 2020 mendatang.

BACA JUGA

Kapolres Bontang Minta Anggotanya Jangan Main-main dengan Narkoba, Ketahuan Pecat!

Pelaku Penikaman Pemain Organ Tunggal Diamankan Polsek Samarinda Seberang, Kini Cari Barang Bukti

Korban Penikaman di Samarinda Sering Curhat ke Kakak Ipar, Sebut Lagi Banyak Masalah

Tanggapi Usulan Pembangunan Jembatan Layang, Walikota Balikpapan Rizal Prioritaskan Flyover Rapak

"Utang yang ada bisa terselesaikan,” kata Ismunandar.

Utang yang sudah diinventarisir, akan dicatat dan masuk dalam prioritas pembayaran.

Termasuk utang lahan.

Sementara multi years, tidak masuk di dalam catatan utang, karena dibayar sesuai progress.

BACA JUGA

Banjir Landa Tumbit Melayu Berau Kaltim, Kapolsek Beberkan Sektor Paling Dirugikan dari Bencana Ini 

Banyak Kendala Ibu Kota Negara di Kaltim, Pengamat Nilai Sejauh Ini Sulit Wujudkan Kota Hijau Cerdas

Komisi III Sidak Proyek Pemasangan Pipa PDAM Bontang, Sebut Kontraktor Tak Profesional

Jelang Tahun Baru, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Panen Ribuan Jagung Manis di Gunung Bahagia

(Tribunkaltim.co)