Beda Pendapat Anak Buah Megawati Setelah PDIP Terjerat Kasus Suap Komisioner KPU yang Ditangani KPK

Maka dari itu, Hasto Kristiyanto menyebutkan PDIP telah mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab dan menjunjung hukum.

"Karena itulah lahir batin kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara harus menjunjung hukum tanpa kecuali," ungkapnya.

Johan Budi Tak Setuju dengan Hasto Kristiyanto

Politisi PDIP, Johan Budi menyampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan framing kepada partainya.

Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal KPK Hasto Kristiyanto yang menyebutkan KPK telah mem-framing PDIP.

Pernyataan Hasto Kristiyanto itu muncul setelah muncul kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diduga melibatkan politisi PDIP.

"Saya tidak setuju," tegas Johan Budi dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).

"Tidak ada framing itu yang dilakukan oleh institusi KPK," lanjut Johan Budi.

Mantan juru bicara KPK tersebut kembali menegaskan bantahan partainya telah di-framing oleh KPK.

"Kita buktikan dulu, bisa saja ada oknum yang melakukan itu," ujar Johan Budi.

Menanggapi penolakan Johan, Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, turut berkomentar terhadap cara PDIP menyikapi kasus tersebut.

"Apa yang kemudian timbul terjadi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan PDIP, bagi saya memang timbul pertanyaan luar biasa besar," kata Feri Amsari dalam tayangan yang sama.

Menurut Feri, biasanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memecat anggota partainya yang terlibat kasus korupsi.

"PDIP 'kan biasanya, sikap Bu Mega, ya, kalau ada kader-kader yang terlibat seperti ini langsung dipecat," kata Feri.

"Sejauh ini saya belum dengar sikap tegas itu lagi.