Harga Elpiji 3 Kg Naik, Presiden Jokowi Tunggu Hal Ini, Ahok Beber Skema Distribusi ke Warga Miskin
Soal harga elpiji 3 kg naik, Presiden Jokowi tunggu hal ini, Ahok beber skema distribusi ke warga miskin
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Soal harga elpiji 3 kg naik, Presiden Jokowi tunggu hal ini, Ahok beber skema distribusi ke warga miskin.
Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin berencana mencabut subsidi elpiji 3 kg.
Dengan pencabutan subsidi ini, secara otomatis harga elpiji 3 kg di masyarakat akan naik.
Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok menjelaskan akan ada skema distribusi khusus elpiji 3 kg untuk warga miskin.
Presiden Joko Widodo menegaskan ia belum memutuskan apakah akan mencabut gas elpiji 3 kg.
Jokowi mengaku baru akan mengambil keputusan setelah mendapat laporan dari para menterinya pada rapat terbatas.
• Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Luhut Binsar Sebut tak Ada Niat Rugikan Rakyat: Konteksnya Efisiensi
• Pemerintah Jokowi - Maruf Naikkan Harga Elpiji 3 Kg, Ada Ganti untuk UMKM Termasuk Penjual Gorengan
• Pemkab PPU Tambah 18 Pangkalan Elpiji Bersubsidi Baru di PPU,Tersebar di Kecamatan Sepaku dan Babulu
• Harga Eceren Tertinggi Elpiji 3 Kilogram di Kubar Bakal Alami Kenaikan, Ini Penyebabnya
"Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Oleh karena itu, Jokowi pun belum mau berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai kaitan rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg ini dengan daya beli masyarakat.
Ia meminta wartawan untuk menunggu hasil rapat terbatas.
"Belum, belum sampai di ratas," kata Jokowi.
Diberitakan, pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3 kg pada pertengahan 2020.
Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg.
Pemerintah berencana membagikan voucher elpiji 3 kg kepala para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal ini menyusul rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kg mulai pertengahan 2020.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema penyaluran elpiji 3 kg secara tertutup.
"Rencananya kita akan memberikan voucher, tapi kita data dulu," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (16/1/2020).
Ia mengatakan, dengan adanya voucher tersebut, pelaku UMKM nantinya bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemberian voucher tersebut dinilai penting karena kebanyakan pelaku UMKM masih menggunakan elpiji 3 kg untuk keperluan bisnis atau untuk memasak.
"Kalau subsidi gas elpiji 3 kg dicabut, otomatis harga mahal yang artinya mereka kesulitan untuk membeli," kata Teten.
Nantinya, ucap Teten, terkait siapa saja yang berhak mendapatkan voucher akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
Di sisi lain, Teten menilai pencabutan subsidi elpiji 3 kg sudah tepat.
Sebab, selama ini orang mampu pun banyak yang menggunakan elpiji 3 kg tersebut.
Sebelumnya, pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kg pada pertengahan 2020.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat tidak mampu.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan elpiji 3 kilogram dengan skema tertutup kepada masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.
“Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat.
Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Skema distribusi untuk warga miskin
Pemerintah berencana menyalurkan gas elpiji 3 kilogram dengan skema tertutup kepada masyarakat kurang mampu.
Wacananya, penyaluran tersebut akan dimulai pertengahan tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah berencana memberlakukan aturan pembatasan pembelian tabung gas 3 kg.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bakal menggandeng Kementerian Sosial untuk menjalankan penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg tersebut.
Kerjasama tesebut dilakukan tak lain untuk proses pendataan serta penyaluran bantuan subsidi elpiji 3 kg.
Ahok berharap dengan menjalin kerjasama dengan Kemensos, penyaluran subsidi dapat dipastikan tepat sasaran.
"Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan," ujar Ahok, Kamis (16/1/2020).
"Harusnya ya keadilan sosial dong, nah itu data kami ingin biar Kemensos yang pimpin," sambungnya.
Tak hanya itu, Ahok pun berharap penyaluran melalui Kemensos ini dapat membuat distribusi bantuan lebih teratur.
Ahok meyakini, Kemensos memiliki data-data yang mutakhir.
• Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Luhut Binsar Sebut tak Ada Niat Rugikan Rakyat: Konteksnya Efisiensi
• Pemerintah Jokowi - Maruf Naikkan Harga Elpiji 3 Kg, Ada Ganti untuk UMKM Termasuk Penjual Gorengan
• Pemkab PPU Tambah 18 Pangkalan Elpiji Bersubsidi Baru di PPU,Tersebar di Kecamatan Sepaku dan Babulu
• Harga Eceren Tertinggi Elpiji 3 Kilogram di Kubar Bakal Alami Kenaikan, Ini Penyebabnya
"Di lapangan bagi dikasih kupon bisa berantem itu, tapi kalau dengan data terpadu Kemensos bisa tepat sasaran," kata Ahok.
"Nah model-model itu yang ingin kita lakukan," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi gas elpiji 3 kg mulai semester II 2020 atau pertengahan 2020. (*)
