Live Streaming Mata Najwa, Menangkal Corona, Natuna Tak Usah Khawatir, Risiko Tertular Sangat Kecil

TRIBUNKALTIM.CO - Live Streaming Mata Najwa, Menangkal Corona, Natuna tak usah khawatir, risiko tertular sangat kecil.

Acara Mata Najwa, yang dipandu presenter kondang Najwa Shihab kembali hadir Rabu (5/2/2020), pukul 20.00 WIB.

Kali ini, upaya Pemerintah Jokowi memulangkan 200 lebih WNI dari Wuhan, China jadi topik bahasan.

Diketahui, warga Natuna sempat protes keras daerahnya menjadi lokasi Karantina para WNI yang dievakuasi dari daerah asal Virus Corona.

Dalam unggahan Instagram Mata Najwa, Syahrizal Syarif, Epidemiolog FKM-UI mengatakan, warga Natuna tak perlu khawatir untuk tertular Virus Corona, karena risikonya sangat kecil.

• Menkopolhukam Mahfud MD Akui dan Bongkar Kesalahan Pemerintah Jokowi Soal Virus Corona dan Natuna

• Viral Anak Buah Prabowo Subianto Bongkar Prostitusi Online, PSK: Cuma Mau Pergi Main, Kehabisan Duit

• Soal Jiwasraya, Erick Thohir Diserbu Anggota SBY dan Partai Demokrat, Ditantang, Berani Pak Menteri?

• 2 Hal Ini Bikin Gubernur Anies Baswedan akan Dipanggil Istana Negara, Ada Faktor Balapan Formula E

Mahfud MD akui Pemerintah Salah

Menkopolhukam Mahfud MD mengaku kesalahan Pemerintah pusat tidak melakukan sosialisasi lebih dulu menempatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, mau ditempatkan di Natuna.

Akibat tidak ada sosialisasi, Menko Jokowi ini mengakui ada miss komunikasi dengan masyarakat di Natuna.

Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi Karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan.

Pemilihan Natuna sebagai tempat Karantina WNI justru menimbulkan polemik baru.

Warga Natuna menolak keras Karantina dilakukan di wilayah mereka.

Hal tersebut lantaran, mereka ketakutan soal kemungkinan terpapar virus corona.

Selain itu, mereka menilai pemilihan Natuna sebagai tempat Karantina terlalu mendadak.

Pasalnya, warga Natuna mengaku tidak memperoleh informasi atau sosialisasi dari Pemerintah soal Karantina tersebut.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi.