Wali Kota Bontang Sebut Pembangunan Kilang Minyak Ditawarkan di Area Aset Kementerian Keuangan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni getol berusaha agar pemerintah pusat tetap membangun kilang di Kota Taman, julukan kota Bontang, mulai dari menemui presiden hingga membentuk tim percepatan pasca munculnya wacana pemindahan

"Kita sudah punya pelabuhan. Kalau kilang dibangun di Bontang, maka titik start tidak dari nol. Mungkin sudah 30 persen. Infrastruktur dan fasilitas penunjang," katanya dalam Musrenbang tingkat kota, Selasa (10/3/2020) di Pendopo Rujab Wali Kota.

Lebih lanjut, sebut Neni, dengan dibangunnya kilang pemerintah jauh lebih efisien, lantaran salah satu lokasi yang ditawarkan merupakan aset Kementerian Keuangan di Bontang.

• Wacana Pemerintah Pindahkan Kilang Minyak Bontang ke Sumatera, Begini Respon Legislator Kota Taman

Lahan tersebut milik Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sekarang digunakan PT Badak LNG.

Apabila menggunakan lahan PT Badak, maka lahan beserta pelabuhan dan bandara khusus tidak perlu merogoh anggaran lagi.

Dari informasi yang dihimpun, luas lahan tersebut sekira 450 hektare.

"Aset milik menteri keuangan, saat ini LMAN yang mengelola. Kalau kilang dibangun di Bontang aset yang ada di sini bisa menunjang," tuturnya.

Proyek pembangunan kilang minyak disebut Neni wajar jadi rebutan daerah.

Namun, lanjut dia, melihat dari segi kesiapan infranstruktur Bontang tetap jadi pilihan nomor wahid.

"Karena daerah lain pun pasti ingin dibangun kilang. Kita (pemkot Bontang) sudah bentuk tim percepatan pembangunan kilang, kita akan roadshow bertemu dengan pihak-pihak terkait," ungkapnya. 

• Persiapan Proyek Kilang Minyak di Bontang, Dinas Tenaga Kerja Siapkan Keterampilan Tenaga Kerja

Dua Kali Ketemu Presiden Jokowi, Neni Sebut Pembangunan Kilang Minyak Tetap di Bontang

Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengaku 2 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Pasca munculnya wacana pemindahan proyek pembangunan kilang minyak dari Bontang ke Sumatera.

"Saya sudah ketemu pak Jokowi 2 kali. Pada waktu (membahas) percepatan investasi saya sampaikan. Hari Senin (2/3/2020) kemarin, beliau menyampaikan belum ada, (kilang) tetap di Bontang," katanya, Senin (9/3/2020) di kantor DPRD Bontang.

Pemerintah Kota Bontang telah menyiapkan lahan sekira 1,000 hektare untuk proyek pembangunan kilang minyak.

Namun, Neni menyebut keputusan tetap berada di tangan presiden Jokowi.

Pemkot dalam hal ini tak memiliki wewenang memutuskan proyek pembangunan kilang minyak tetap di Bontang atau tidak.

"Tugas kita sebagai walikota sudah menyiapkan seribu hektare, mempermudah perizinan dan menyiapkan karpet merah. Supaya investasi seluas-luasnya masuk di kota Bontang," tuturnya.

Saat ini pemerintah kota telah membuat Tim Percepatan Pembangunan Kilang, tak lain untuk mendukung upaya mega proyek tersebut berada di bumi Kalimantan Timur.

"Hanya memang disadari membangun kilang tidak mudah. Apalagi ini dana besar, memang di Balikpapan perluasanyya sampai 300 ribu barel per day.

Ya, kita tetap berjuang denga membuat Tim Percepatan Pembangunan kilang. Kita roadshow, ke pak Bahlil (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) ke Pak Menteri ESDM hingga Pertamina," terangnya.

Pemberitaan sebelumnya, wacana pemindahan pembangunan kilang minyak di Bontang muncul sepekan terakhir.

PT Pertamina berencana mengalihkan pembangunan kilang baru yang disebut New Grass Root Refinery (NGRR) di Kota Bontang, Kalimantan Timur ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara atau ke Arun di Nangroe Aceh Darussalam.

Wacana tersebut mendapat sorotan serius oleh anggota parlemen Bontang, Bakhtiar Wakkang, ia menganggap bahwa wacana pemindahan tersebut buntut pemkot kurang serius mengawal pembangunan kilang di Bontang.

"Kalau memang serius tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Saya tahu meyakinkan pusat itu bukan pekerjaan mudah," katanya.

Lebih lanjut BW sapaan akrabnya mengatakan pemkot harus lebih intens membangun komunikasi kepada masyarakat.

Bila perlu libatkan seluruh komponen masyarakat untuk bergerak dan menyuarakan aspirasu agar pembangunan kilang tidak keluar dari Bontang, Kalimantan Timur.

"Kalau bisa libatkan masyarakat di Kaltim, karena kilang ini nama baik Kaltim juga," tuturnya.

Menurut politisi Nasdem tersebut, bila benar kilang gagal dibangun di Bontang sama dengan gagal lahirnya kekuatan ekonomi baru di Kota Taman (julukan Bontang).

Hal itu tentu berdampak pada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bakal didapat.

Untuk diketahui, Kuala Tanjung menjadi kandidat daerah terkuat menggantikan Bontang. Lantaran letaknya dekat dengan pasar internasional.

Pemindahan lokasi kilang juga mempertimbangkan adanya perubahan mitra pembangunan kilang.

Pertamina tidak lagi bermitra dengan perusahaan migas asal Oman yakni Overseas Oil and Gas LLC (OOG). Sebab itu Pertamina dapat leluasa memilih pembangunan kilang baru ke tempat lain.

Mitra Pertamina sebelumnya yakni OOG yang berasal dari Oman, dinilai tidak serius dalam menggarap proyek kilang Bontang.

Proyek kilang Bontang yang digarap dengan OOG tidak menunjukkan perkembangan. Hal ini menjadi alasan pemerintah meminta Pertamina mencari mitra baru di proyek tersebut. 

Ada dua perusahaan asal Uni Emirat Arab yang berpeluang menjadi mitra Pertamina di proyek kilang Bontang, yaitu Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company atau Adnoc.

Salah satu perusahaan tersebut bakal menjadi kandidat kuat menggantikan OOG. 

Bachtiar Wakkang berharap kepada masyarakat kota Bontang untuk bisa bersama mengawal pembangunan kilang tersebut.

Salah satunya dengan menjaga kondusifitas kota. Tidak membuat kegaduhan yang bisa berakibat pada mundurnya investor berinvestasi. (*)