RDP Bahas Penanganan Corona, Ada 20 Poin yang Dibahas Gubernur Isran Noor dengan DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) tentang penanganan penyebaran virus Corona bersama Gubernur Kaltim Isran Noor dan sejumlah pihal terkait.

RDP digelar menggunakan aplikasi rapar daring, Zoom. Digelar Senin kemarin, ada 20 poin pembahasan mengacu notulensi RDP tersebut.

Berikut rinciannya:

Rapat Dengar Pendapat Tentang Upaya Pemprov Kalimantan Timur dalam Antisipasi Wabah Penyakit Menular covid-19

Kesimpulan Rapat:

1.Terdapat perubahan pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yaitu harus Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.Total keseluruhan dana yang disiapkan untuk refocussing sebesar Rp 388,281 Milyar yang digunakan beberapa tahap. Sebesar Rp 36,669 M sudah digunakan dan disalurkan kepada OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas covid-19.

Anggaran bersumber dari sebesar 30 persen dari perjalanan dinas pegawai didalam dan luar daerah serta luar negeri, pemotongan hibah KONI Kaltim Rp 98 miliar, pembatalan kegiatan PENAS Rp 2,24 miliar.

Serta pemotongan dan pembatalan biaya kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi sebesar Rp 125 miliar.

BACA JUGA:

• Pasien Positif Covid-19 Tambahan di Samarinda, Bukan dari Kluster Manapun, Riwayat ke Acara di Bogor

• Lawan Covid-19, Warga Pesona Bukit Batuah dan Taman Sari Balikpapan Resmi Karantina Wilayah

• Karantina Wilayah Pesona Bukit Batuah dan Taman Sari Balikpapan, Begini Penerapan Sistem Keamanannya

3. Dana-dana tersebut digunakan untuk ;

Alat Pelindung Diri (APD), vitamin rapid test dan pengadaan alat kesehatan.
Pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan prasarana kesehatan dan gedung2 lain untuk PDP, ODP dan ODT,

Akomodasi dan transpostasi tenaga medis.
Biaya penanganan dampak ekonomi kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Biaya stimulus perekonomian untuk UMKM dan Industri kecil di bawah Desperindagkop Kaltim.
Operasional Satgas Tim Penanganan covid-19.

4. Beberapa simulasi APBD Perubahan 2020 yang direncanakan Pemprov Kaltim, diantaranya adalah :
Terjadi penurunan total pendapatan sebesar Rp 3,03 T atau sebesar 25 %
Penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,69 T atau lebih kurang 25 %
Penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 T atau sekitar 25,61%
Penurunan belanja sebesar 25% dari anggaran semula
Belanja yang menurun diantaranya adalah: belanja langsung OPD sebesar 1,28 T atau sekitar 25%, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp 417 M atau sekitar 25%.

BACA JUGA:

• BREAKING NEWS Satu Pasien Positif Covid-19 di Kota Balikpapan Meninggal Dunia, Ini Identitasnya

• Satu Pasien Positif Virus Covid-19 di Kota Balikpapan Meninggal Dunia, Begini Kronologinya

5. Perlunya pengawasan yang ketat pada pintu-pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur seperti Pelabuhan dan Bandara, dan menyediakan fasilitas karantina kepada pada pendatang yang masuk ke Kalimantan Timur.

6. Diusulkan untuk memperbanyak rapid test yang dapat digunakan sampai kepada fasilitas kesehatan ditingkat bawah seperti puskesmas, sehingga perkembangan covid-19 dapat terpantau dengan baik. Penting juga untuk pengadaan Laboratorium pemeriksaan covid-19 dan fasilitas alatnya di Kalimantan Timur.

7. Provinsi Kalimantan Timur menggunakan istilah “isolasi terbatas” dalam penanganan penyebaran covid-19, mengingat Pemerintah Pusat melarang mekanisme Karantina Wilayah (Lockdown).

8. Rapid Test baru mendapatkan 2400 unit, dan akan diusahakan untuk mengadakan sendiri. Sedangkan laboratorium dan fasilitasnya sudah terdapat edaran dari Pemerintah Pusat untuk melakukan dan memanfaatkan laboratorium yang tersedia di RS masing-masing daerah.

9. Di setiap Kabupaten/Kota di Kaltim sudah disiapkan fasilitas karantina untuk berjaga-jaga bila kasus covid-19 meningkat dengan menggunakan mekanisme kerjasama dengan pihak lain (swasta).

10. Berbagai alat dan fasilitas pendukung penanganan covid-19 sampai saat ini masih susah untuk didapatkan, tetapi anggaran pengadaan selalu siap untuk digunakan.

11. Dibutuhkan sebanyak 15.000 APD yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19 selama 3 bulan, standard APD sudah ditetapkan oleh pemerintah dan distributor APD yang banyak beredar belum mendapatkan ijin dari Kemenkes.

12. Ada pergeseran definisi dalam mekanisme Standard Operasional Prosedure (SOP) atau pedoman dalam penetapan status ODP, PDP dan Orang Tanpa Gejala (OTG).

13. Yang tersedia saat ini sebanyak 88 tempat tidur untuk isolasi dan mendorong perluasan dengan alih fungsi ruangan, direncanakan maksimal sampai dengan 294 tempat tidur isolasi.

14. Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) dan Rumah Sakit Kudungga sudah melakukan mekanisme karantina terhadap tenaga medis yang menangani covid-19.

15. RS. AWS sudah terdapat alat uji tes covid-19 dan akan digunakan pada minggu kedua April sudah selesai melakukan setting terhadap alat tersebut.

16. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah mengeluarkan edaran untuk tidak menggunakan bilik disinvektan, dimana surat edaran sudah disebarkan kepada Dinas Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

17. Diperlukannya alat rapid tes dan alat uji covid-19 yang ditempatkan pada lokasi-lokasi pintu masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur seperti Bandara, pelabuhan dan akses jalan darat.

18. Pemerintah Provinsi mengakomodir bagi Anggota DPRD Kaltim yang ingin masuk dalam tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 sesuai dengan Daerah Pemilihannya masing-masing.

19. Pemerintah Provinsi Kaltim akan mencari kembali komponen-komponen biaya lainnya dalam tubuh APBD yang dapat digunakan untuk percepatan penanganan covid-19.

20. DPRD Provinsi Kaltim meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk segera menyiapkan pengajuan anggaran dan hal lainnya yang diperlukan untuk segera dibahas oleh DPRD Kaltim.

Rapat Online dengan Zoom Aplication ditutup pada pukul 13.01 Wita oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK. 

Update Kasus virus Covid-19 Kalimantan Timur:

Minggu, 5 April 2020

- ODP Kalimantan Timur
1. 4.560 Orang
2. 1.951 Selesai Pemantauan
3. 2.609 Proses Pemantauan

- PDP Kalimantan Timur
1. 220 Orang
2. 130 Hasil Negatif
3. 25 Positif
4. 65 Menunggu Hasil Lab

Sumber data: Dinkes Kaltim (2020). 

IKUTI >> Update Virus Corona

IKUTI >> Update Virus Corona di Kaltim 

( TribunKaltim.co/Sapri Maulana )