Anak Buah Prabowo Subianto di Gerindra Dukung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Minta Luhut Stop KRL

TRIBUNKALTIM.CO - Anak Buah Prabowo Subianto di Gerindra dukung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, minta Luhut Binsar Pandjaitan stop KRL selama PSBB.

Desakan agar Kementrian Perhubungan atau Kemenhub yang sementara ini dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, menutup operasional KRL, terus bertambah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat berserta beberapa kepala daerah di Jakarta mendesak operasional KRL distop, demi mencegah penyebaran Virus Corona atau covid-19.

Kini, desakan menyetop operasional KRL datang dari politikus Gerindra, anak buah Prabowo Subianto di DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tak akan berjalan bila KRL masih beroperasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung usulan pemerintah daerah wilayah penyangga Jakarta (Bodebek) agar KRL stop beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

• Tiba-tiba Luhut Pandjaitan akan Pimpin Rapat Larangan Mudik Idul Fitri 2020, covid-19 Sudah Gawat?

• Kabar Baik Penyebaran Virus Corona di Indonesia Diungkap BIN, Ada Tren Penurunan

• Puluhan Tenaga Medis di RSUP Kariadi Semarang Positif Corona, Bermula dari Pasien yang Berbohong

Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Saya kira untuk penghentian (KRL), adalah untuk mengurangi penyebaran covid-19, mestinya harus dilakukan," kata Taufik selepas memberi bantuan di Kampung Akuarium, Jakarta, Jumat (17/4/2020), seperti dikutip Kompas.com dari Antara.

Hal tersebut, kata Taufik, mesti didukung seluruh golongan masyarakat.

Warga yang membutuhkan moda transportasi tersebut diminta untuk maklum jika harus terganggu.

"Ga gitu, ini kan berbarengan dengan PSBB di lingkungan Jabodetabek.

Ini mestinya sudah ditaati.

Saya dan anggota Dewan lain sendiri setuju usulan itu," ujar Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, penghentian KRL juga harus diikuti perusahaan dengan meliburkan karyawannya.

Pemprov DKI Jakarta harus tegas mengenakan sanksi bagi yang tidak mengikuti aturan itu.

"Ketentuan pak Anies malah akan mengkenakan sanksi bagi yang tidak.

Lalu penumpukan penumpang kemungkinan tetap terjadi, itu yang musti diawasi oleh petugas, diawasi aja oleh petugas," ucap Taufik.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.

Operasional KRL diminta dihentikan selama 14 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4).

• Ketimbang PSBB, Risma Ngotot Pakai Cara Ini ke Warga Meski Kasus Virus Corona di Surabaya Meningkat

• Blak-blakan, Erick Thohir Lihat Fakta Dunia Kesehatan Indonesia, Bos BUMN Beber Ada Praktik Kotor

• Bukan Mei, Pemerintah Jokowi Beber Virus Corona Bersih dari Indonesia Desember 2020, Ada Syaratnya

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan PSBB diterapkan.

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung," katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan covid-19 DPR RI di Jakarta, Kamis (16/4).

PSBB Jakarta Diperpanjang

Pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di DKI Jakarta dipastikan akan diperpanjang.

• Dicecar Jaksa KPK, Hasto Kristiyanto Akhirnya Bongkar Alasan PDIP Prioritaskan Harun Masiku ke DPR

• Kabar Gembira, Usai Daya 450 VA dan 900 VA, Pemerintah Jokowi Buka Peluang Diskon Listrik 1.300 VA

• Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Kompak Minta KRL Distop, Begini Jawaban Jajaran Luhut Pandjaitan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penanganan dan pengendalian covid-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari.

Menurut Anies Baswedan, pelaksanaan PSBB selama 14 hari seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB tidak cukup.

"Dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari.

Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," kata Anies Baswedan dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan covid-19 DPR, Kamis (16/4/2020).

Ia mengatakan lebih baik pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, berasumsi bahwa penanganan covid-19 memakan waktu lama.

Anies Baswedan mengatakan saat ini dibutuhkan kebijakan yang "berlebihan" daripada "kekurangan".

"Lebih baik kami mengansumsikan ini akan panjang.

Bila ternyata pendek Alhamdulillah.

Tapi bila asumsinya pendek, akan keteteran nanti," ucapnya.

"Tapi berapa lamanya, saat ini setahu saya di seluruh dunia belum ada yang bisa selesai," lanjut Anies.

Karena itu, Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI Jakarta bersiap menghadapi jalan panjang penanganan covid-19.

Menurutnya, pelaksanaan PSBB merupakan jawaban agar kasus positif covid-19 di DKI Jakarta tidak terus bertambah.

Sebab, Anies Baswedan mengakui, infrastruktur di DKI terbatas.

"Pembatasan ini pasti akan berdampak pada penundaan jumlah kasus, tapi seperti kasus lain perlu waktu untuk mengetahui kebijakan ini berdampak bagaimana.

Kami yakin dengan adanya pembatasan bisa menekan tingkat penularan," tuturnya.

Selanjutnya, ia pun menyarankan tim pengawas mengundang pakar epidemiologi untuk memprediksi pelaksanaan PSBB yang ideal.

"Kalau boleh kami mengusulkan agar timwas bisa secara khusus mengundang ahli epidemiologi, bisa memaparkan proyeksi atas covid-19.

Kami mendengarkan dari mereka karena ini bukan satu arah kebijakan, tapi proyeksi sains," kata Anies.

DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam menghadapi pandemi covid-19.

• Anies Baswedan Yakin Kasus Virus Corona Jakarta Lebih Tinggi dari Data Achmad Yurianto, Sindir PCR

• Saat Kasus covid-19 Tembus 5.516, Achmad Yurianto Selipkan Kabar Gembira di Wilayah Anies Baswedan

Permohonan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Kemudian, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tantang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pergub tersebut berlaku selama 14 hari sejak 10 April 2020.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "M Taufik Dukung Usul KRL Setop Beroperasi Selama PSBB", https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/17/17100311/m-taufik-dukung-usul-krl-setop-beroperasi-selama-psbb.