Virus Corona

Rapat Terbatas, Jokowi Instruksikan Buka Data Covid-19 dan Pastikan Hal Ini Jelang Ramadhan

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) instruksikan data dan informasi terkait covid-19 dibuka kepada masyarakat.

YOUTUBE KOMPASTV
Rapat Terbatas, Jokowi Instruksikan Buka Data Covid-19 dan Pastikan Hal Ini Jelang Ramadhan 

TRIBUNKALTIM. CO - Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) instruksikan data dan informasi terkait covid-19 dibuka kepada masyarakat. 

Selain itu, Jokowi juga meminta persiapan menjelang Ramadhan

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas, Senin, (20/4/2020).

 Enggan Bohong, IDI Bongkar Kejanggalan Data Kematian covid-19 Pemerintah Jokowi, Fenomena Gunung Es

 PSBB Jakarta Tersisa 3 Hari, Anak Buah Luhut Soroti Hal Ini di Wilayah Anies Baswedan Belum Efektif

 Rocky Gerung Beber Fakta Terbalik Antara Donald Trump dan Jokowi, Presiden Tak Bisa Ambil Keputusan

 Detik-detik Polisi Tembak Begal Sadis yang Sedang Naik Motor, Sempat Terus Melaju Meski Kena Peluru

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memerintahkan kepada jajaran kabinetnya serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 agar sistem data dan informasi mengenai penanggulangan covid-19 terbuka kepada masyarakat.

"Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi, kita menutup-nutupi," kata Presiden.

Menurutnya sejak awal tidak niatan dan tujuan untuk menutupi masalah penganan Virus Corona.

Selain itu dalam Ratas tersebut Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, apalagi akan menyambut bulan Ramadhan.

"Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul betul tak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup. Pastikan, agar kita memasuki bulan Ramadhan ini betul betul memiliki kepastian stok pangan," katanya.

Selain itu Presiden kembali mengingatkan agar bantuan sosial pada masa darurat Corona sekarang ini, betul betul tepat sasaran. Ada pengawasan serta kontrol dilapangan terhadap Bansos yang didistribusikan.

"Sehingga bantuan bisa diterima dengan baik, dan bisa benar tepat sasaran," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo memimpin upacara pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, (15/4/2020). Pelantikan pejabat negara kali ini mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yang salah satunya menerapkan anjuran jaga jarak atau physical distancing. Untuk menerapkan protokol tersebut, tamu undangan yang hadir dibatasi sekitar 20 orang. Sebelum mengikuti kegiatan, seluruh tamu undangan juga menjalani tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19.
Presiden Joko Widodo memimpin upacara pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, (15/4/2020). Pelantikan pejabat negara kali ini mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yang salah satunya menerapkan anjuran jaga jarak atau physical distancing. Untuk menerapkan protokol tersebut, tamu undangan yang hadir dibatasi sekitar 20 orang. Sebelum mengikuti kegiatan, seluruh tamu undangan juga menjalani tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19. (Kompas/Wawan H Prabowo)

 Donald Trump Bongkar Kejanggalan China dan WHO Tangani Virus Corona, Amerika Bicara Soal Sanksi

 Potensi Penularan Covid-19 dari Kluster Gowa Tinggi, Walikota Bontang Akui tak Bisa Berbuat Banyak

Evalusi PSBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona secara virtual, Senin, (20/4/2020).

Rapat salah satunya membahas mengenai evaluasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang sudah diterapkan di sejumlah daerah.

"Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan covid-19 ini, terutama evaluasi PSBB," kata Presiden dalam pembukaan rapat.

Presiden Ingin penjelasan secara rinci, mengenai kekurangan apa saja yang masih ada dalam penerapan PSBB untuk mengurangi penyebaran covid-19.

"Secara detil kekurangan apa saja, plus minus apa saja, sehingga kita bisa perbaiki," tuturnya.

 Langkah Jokowi Hadapi Wabah Corona Dipuji, Epidemiologis Inggris: Tak Bisa Senangkan Semua Orang

 Kementrian Agama Buka Suara Soal Tradisi Ziarah Kubur Jelang Ramadan Saat Virus Corona Mewabah

Selain itu Presiden kembali mengingatkan kepala daerah agar terus melakukan pengujian sampel Virus Corona, secara masif. Pengujian tersebut harus diikuti dengan pelacakan yang progresif terhadap mereka yang telah terpapar covid-19.

"Serta mengisolasi diri yang terpapar secara ketat, jadi tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah," pungkasnya.

Jokowi Minta PSBB Dievaluasi Total, Presiden Perintahkan Pemerintah Daerah Ketat Lakukan 3 Hal Ini

Tak hanya meminta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang sudah berjalan di sejumlah daerah dievaluasi, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) juga  mengintruksikan Pemerintah Daerah ketat melakukan tiga hal ini. 

Tiga hal ini terkait untuk menghadapi wabah Virus Corona agar tak semakin meluas.

Jokowi meminta jajarannya melihat lagi apa kelebihan dan kekurangan PSBB ini dalam mencegah penyebaran Virus Corona atau covid-19.

"Saya ingin ada evaluasi total dari apa yang kita kerjakan terkait penanganan covid-19 ini, terutama evaluasi PSBB," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan Menteri dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 lewat video conference, Senin (20/4/2020).

Sejauh ini sejumlah kota sudah menerapkan PSBB mulai dari DKI Jakarta dan diikuti oleh wilayah di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Lalu wilayah lain juga menyusul, yakni Sumatera Barat, Pekanbaru, Makassar, Tegal, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Cimahi.

Untuk menerapkan status PSBB, setiap daerah harus mendapat restu dari Kementerian Kesehatan.

Jokowi pun meminta jajarannya mengevaluasi PSBB yg tengah berlangsung agar bisa dilakukan perbaikan.

"Kekurangannya apa, plus minus apa, sehingga kita bisa perbaiki," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya menekankan tiga hal kepada Pemda dalam penanganan covid-19 ini.

 Curigai Laboratorium Biologi di Wuhan, AS & Inggris Minta China Berterus Terang Sumber Virus Corona

 Kabar Gembira, PLN Beber Progres Diskon Listrik 1.300 VA, Kejutannya Terlihat Hari Ini, 20 April

 Tata Cara Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang II Dimulai Hari Ini, Senin (20/4/2020), Siapkan Ini

 Nasib Naas Perwira Polisi, Pukuli 3 Bintara Polri, Sanksinya Tak Main-Main dari Jajaran Idham Azis

Hal itu yakni terkait pentingnya pengujian sampel secara masif, diikuti pelacakan yang progresif, dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat.

"Tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah," kata dia. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menkes Terawan Agus Putranto.

Hingga Sabtu (18/4/2020), diketahui sudah ada dua provinsi serta 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden: Jangan Ada yang Anggap Kita Ingin Menutupi Masalah Penanganan Corona, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/20/Presiden-jangan-ada-yang-anggap-kita-ingin-menutupi-masalah-penanganan-corona.

Penulis: Taufik Ismail

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved