Instruksi Idham Azis untuk Polres Seluruh Indonesia Lakukan Ini untuk Warga yang Belum Terima Bansos

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan instuksi untuk Polres seluruh Indonesia terkait warga yang belum menerima bansos ( bantuan sosial).

Idham Azis menginstruksikan jajaran Polres untuk menyisir warga terdampak covid-19 dan yang belum terdata mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.

Tujuannya untuk membantu warga yang belum dapat bansos. 

• Mahfud MD Peringatkan Institusi Idham Azis, Imbas Penangkapan Ravio Patra dan WhatsApp yang Diretas

• Rocky Gerung Salahkan Najwa Shihab saat Jokowi Bedakan Istilah Mudik & Pulang Kampung di Mata Najwa

• Tak Seperti Anies Baswedan dan Risma Terapkan PSBB, Ganjar Pranowo Usung Cara Ini di Semarang

• Mau Jadi Imam Shalat Tarawih di Rumah tak Banyak Hapal Ayat Al Quran, Ini Kata Ustadz Abdul Somad

Sebanyak 500 Polres pun diminta menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga terdampak covid-19 dan belum terdata tersebut.

"Seluruh Polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan bansos." kata Jenderal Idham Azis, di Jakarta, Sabtu (25/4/2020), dikutip dari Antara.

Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke tiap-tiap Polres untuk membeli beras dan bahan pokok tersebut.

"(Anggaran) dari Mabes Polri," ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Idham Azis memberikan arahan melalui konferensi video kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020.

Sejumlah arahan tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

• Kabar Gembira, Bukan Akhir Tahun, Jokowi Ungkap Virus Corona Mulai Ringan di Bulan Ini, Ada Catatan

• Penampakan Bangunan Belanda Disebut Rumah Angker di Sragen, Jadi Tempat Karantina ODP Bandel

Kemudian Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.

"Jika (pelaku kejahatan) membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota (Polri), maka lakukan tindakan tegas dan terukur," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Selanjutnya pihaknya mengimbau untuk mematuhi Maklumat Kapolri, menunda pelaksanaan PON di Papua dan membagikan bansos kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bansos Pemerintah.

Ramadhan Kapolri Idham Azis Bentuk 3 Satgas, Begal, Preman, Pangan, Operasi Ketupat Dipercepat

Diberitakan sebelumnya, jajaran polisi yang dipimpin Kapolri Idham Azis bergerak mengatisipasi berbagai gangguan selama Ramadan.

Diantaranya membentuk 3 satgas sekaligus untuk mengantisipasi begal, preman, hingga kelangkaan pangan.

Aparat polisi juga langsung merespon larangan mudik lebaran 2020 yang diumumkan Presiden Jokowi dengan segera menggelar Operasi Ketupat.

Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk menindak komplotan begal jelang bulan Ramadan.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono melalui siaran langsung di akun Instagram, Selasa (21/4/2020).

“Kepolisian membentuk satgas begal dan preman,” kata Argo Yuwono.

Mantan kabid humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, satgas tersebut dibentuk di masing-masing polda dan dipimpin direktur reserse kriminal umum.

Selain itu, Polri juga mengerahkan satgas pangan yang bertugas memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok.

“Satgas pangan nanti akan mengecek daripada harga, apakah tinggi atau melambung.

Atau apakah ada penimbunan dari bahan-bahan pokok itu,” tutur Argo Yuwono.

Sementara itu, terkait larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, Polri mempercepat pelaksanaan Operasi Ketupat 2020.

“Untuk pelaksanaan operasi terpusat ini ( Operasi Ketupat) yang biasanya dilaksanakan h-7 sampai h+7, kita ajukan mulai nanti hari pertama atau awal Ramadhan.

Kita laksanakan sampai h+7,” ucap dia.

Berdasarkan rancangan sementara, Polri akan mendirikan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, yang total berjumlah 2.582 pos.

Argo Yuwono menuturkan, terdapat 1.752 pos pengamanan dengan tujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Kemudian, terdapat pos pelayanan di 745 titik dan sisanya merupakan pos terpadu.

Argo Yuwono pun menegaskan, tidak ada penutupan ruas jalan selama larangan mudik tersebut.

Sehingga distribusi logistik dapat tetap berjalan.

“Di dalam kegiatan dilarang mudik ini, tidak ada penutupan jalan tol dan tidak ada penutupan jalan arteri,” tuturnya.

• Refly Harun Ingin Lihat Ahok vs Anies Baswedan Rebutan Kursi Jokowi, Juga Ridwan Kamil dan Khofifah

• Susi Pudjiastuti Bongkar 2 Kementrian Erat ke Mafia Impor, Jokowi dan Erick Thohir Diminta Bubarkan

Pelaksanaan Operasi Ketupat tersebut sedang disusun secara lebih rinci oleh Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Herry Rudolf Nahak.

Sementara itu, menurut Argo, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga sedang menyusun titik checkpoint untuk mengawasi masyarakat yang nekat mudik.

Perbanyak Check Point

Polri bakal memperbanyak pendirian titik check point bersamaan dengan aturan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah karena pandemi Virus Corona atau covid-19.

"Tentu kami akan melakukan titik penjagaan melalui check point. Pendirian check point hampir sama seperti pengamanan Operasi Ketupan tahun lalu hanya saja saat ini ada yang khas yaksi ditambah PSBB dan jaga jarak," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

Selanjutnya, check point juga didirikan di jalur tol, seperti Tol Jakarta-Cikampek, Cipali hingga ke Subaraya yang menjadi akses untuk menuju ke kampung halaman di Pulau Jawa.

Selain itu, jalan-jalan non tol, jalan arteri, hingga tol layang Becakayu juga tidak luput mendapat penjagaan dari petugas yang bersiaga di titik check point.

• Kumpulan Ucapan Hari Kartini 2020, Gambar, Kata Mutiara Bahasa Indonesia/Inggris, Pas Tema covid-19

• Kabar Terbaru Harga BBM dari Pemerintah Jokowi Saat Harga Minyak Dunia Sentuh 0 Dollar Per Barel

• Bos ILC Karni Ilyas Terang-terangan Tak Sepakat PSBB, Anies Baswedan Lebih Dulu Terapkan

• 11 Ucapan Selamat Hari Kartini Bahasa Indonesia & Inggris, Share via WhatsApp, Facebook, IG, Twitter

"‎Memang check point ‎ini sangat penting untuk melakukan pengawasan. Nanti kendaraan tidak boleh keluar atau masuk Jakarta kecuali sembako, BNN dan barang pengangkut kebutuhan pokok lainnya," tambah Asep.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 H.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa (21/4/2020).

"Pada hari ini saya‎ ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.

Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang ingin mudik di tengah pandemi corona.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada himbauan untuk tidak mudik dari pemerintah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan larangan tersebut mulai dari aturan hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.

Jokowi menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik.

Mulai dari bantuan sembako, hingga bantuan tunai.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Instruksikan Polres Siagakan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Terima Bansos", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/09175391/kapolri-instruksikan-polres-siagakan-10-ton-beras-untuk-warga-yang-belum.