Blak-blakan, Sosok di Menko Kemaritiman Ini Klarifikasi Kepentingan Luhut Soal TKA China ke Sultra

TRIBUNKALTIM.CO - Blak-blakan, sosok di Menko Kemaritiman ini klarifikasi kepentingan Luhut Binsar Pandjaitan soal masuknya TKA China ke Sulawesi Tenggara.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut berada dibalik kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing atau TKA asal China.

Diketahui, Gubernur Sultra menolak masuknya TKA China di masa pandemi Virus Corona atau covid-19.

Jubir Menko Kemaritiman pun akhirnya membuat klarifikasi soal ada tidaknya kepentingan Luhut Binsar Pandjaitan dibalik kedatangan TKA China, tersebut.

Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat.

Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu.

• Kabar Terbaru, Dokter Beber Cara Mengenali OTG, Nasib Virus Corona Dalam Tubuh Orang Tanpa Gejala

• Blak-Blakan, Refly Harun Bongkar Dirinya Diancam Sosok Ini Karena Kerap Kritik Pemerintah Jokowi

• Dianggap Tak Paham Agama, Mahfud MD Ungkap Kekesalannya di ILC, Reaksi Ali Ngabalin Menahan Tawa

Ia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China).

Selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan.

Sebab ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

Apalagi kata dia, perusahaan tempat TKA China dipekerjakaan menggunakan teknologi yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ini kan pembangunan dengan teknologi mereka yang belum kita kuasai," ujarnya.

Meski begitu ungkapnya, pemerintah tak tinggal diam.

Agar kebutuhan sumberdaya manusia yang handal terpenuhi, pemerintah membangun politeknik di Morowali.

Jodi menyebut akan ada 600 lulusan setiap tahunnya.

Ia berharap nantinya para lulusan tersebut bisa secara bertahap menggantikan para pekerja asing.

Saat ini kata dia, PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel mempekerjakan sebanyak 709 TKA.

Jumlah itu ucapnya, masih lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal di perusahaan nikel tersebut yang berjumlah 11.084 orang.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh sesuai data per 20 April 2020, dari jumlah TKA saat ini, diantaranya 660 TKA telah datang dan sudah berada di lokasi sejak akhir tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi darurat perusahaan, pada tanggal 15 Maret 2020 perusahaan mendatangkan 49 TKA," kata dia.

• Tuduhan Virus Corona Donald Trump Berbuntut Panjang, Presiden AS Bongkar Upaya China Jegal Dirinya

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia sebanyak 500 orang masih tertunda kedatangannya.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Sehingga dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

Keberatan Gubernur Sultra

Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara ( Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing ( TKA) asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap.

• Tuduhan Virus Corona Donald Trump Berbuntut Panjang, Presiden AS Bongkar Upaya China Jegal Dirinya

• Blak-Blakan, Refly Harun Bongkar Dirinya Diancam Sosok Ini Karena Kerap Kritik Pemerintah Jokowi

• Dianggap Tak Paham Agama, Mahfud MD Ungkap Kekesalannya di ILC, Reaksi Ali Ngabalin Menahan Tawa

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi.

Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.

Penolakan itu, lanjut Ali Mazi, karena tidak memungkinkan.

Apalagi masalah TKA pernah memicu gejolak masyarakat, meskipun dilengkapi dengan dokumen bebas dari Covid-19.

“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur.

Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal China,” terangnya.

Ali Mazi mengaku, telah mengundang pihak perusahaan untuk menunda sementara memasukkan TKA tersebut.

"Nanti setelah wabah Covid-19 ini berakhir, baru akan dibicarakan kembali," tambah Ali Mazi.

Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra.

Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020). 
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat.

Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui.

Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra. 
"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

• Refly Harun Bocorkan Maraknya Korupsi di Lingkaran Jokowi, Agenda Utama Lemahkan KPK, Rahasia Umum

Hal senada juga dikatakan Herry Asiku, Wakil Ketua DPRD Sultra dari Partai Golkar. Dia menilai jika 500 TKA dipaksakan masuk ke Sultra, nantinya bisa menambah gejolak di masyarakat.

"49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," ujarnya.

Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.

"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.

DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Pihak perusahaan PT VDNI yang dikonfirmasi terkait kedatangan ratusan TKA itu belum memberi tanggapan.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China", https://money.kompas.com/read/2020/04/30/205648526/jubir-menko-maritim-tak-ada-kepentingan-pribadi-pak-luhut-soal-500-tka-china?page=all#page2.