Selain Ancam Najwa Shihab, Anak Buah Megawati di PDIP Berani Desak KPK Bongkar Kebijakan Jokowi
Selain melancarkan ancaman keras untuk Najwa Shihab, anak buah Megawati di PDIP, Arteria Dahlan berani desak KPK bongkar Korupsi di lingkaran Jokowi
Anak buah Megawati di PDIP ini menyoroti aturan dalam Perppu tersebut yang membuat Pemerintah dapat mengubah postur anggaran negara tanpa melibatkan DPR.
" DPR membuat UU, menetapkan APBN Pak, jadi kewenangan kita juga harus dijaga. Makanya tolong dikaji itu Perppu, bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan UU, menabrak fatsun konstitusi menegasikan kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi," kata Arteria Dahlan.
Selain itu, Arteria Dahlan mempertanyakan, kegentingan yang membuat Pemerintah mengeluarkan Perppu covid-19.
Padahal, Presiden Jokowi memiliki menteri-menteri yang dapat membantu penanganan pandemi Virus Corona.
"Apa harus gawat sekali harus kita buat Perppu kebutuhan begitu mendesak kah, apa guna menteri, pejabat negara kalau begitu di saat genting, lepas tangan pada ketakutan minta tolong minta imunitas," ujarnya.
• Fahri Hamzah Bongkar Sosok-sosok Ini Rampas Kewenangan Jokowi Setiap Hari di Masa Pandemi Covid-19
Lebih lanjut, Arteria Dahlan juga meminta KPK melakukan pengawasan terhadap anggaran covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah yaitu sebesar Rp 405,1 triliun.
Sebab, Arteria Dahlan mencium aroma Korupsi hingga penyelewengan di lingkaran Pemerintah
Namun, Arteria Dahlan tak menyebutkan pihak yang dicurigai tersebut.
"Kita bukan enggak tahu mainan siapa desain, siapa yang diuntungkan, beneficial owner kita juga tahu. Uang yang sudah ada dialokasikan, saya minta betul KPK memeriksa evaluasi monitoring tentang penetapan program prioritas serta besarannya," tuturnya.
Adapun, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Perppu itu digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Setelah itu menyusul, tokoh Muhammadiyah Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono, dan politikus senior PAN Amien Rais.

• Lawan Pemerintah Jokowi, Gubernur Sultra Tolak Kedatangan 500 TKA China, Akibatnya Tak Main-main
Minta KPK awasi Kartu Prakerja
Selain itu, Arteria Dahlan juga mencium aroma potensi Korupsi terhadap kebijakan Kartu Prakerja Presiden Jokowi.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020), Arteria Dahlan khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 Triliun tersebut.
Anak buah Megawati di PDIP ini meminta KPK mengusut terpilihnya delapan platform digital tanpa tender dalam program Kartu Prakerja.