Ichsanuddin Noorsy Beber Deretan Kebijakan Publik Berantakan di Pemerintah Jokowi dan Anies Baswedan

TRIBUNKALTIM.CO - Ichsanuddin Noorsy beber deretan Kebijakan Publik berantakan di Pemerintah Jokowi dan Anies Baswedan.

Aturan atau Kebijakan Publik yang diterbitkan Pemerintah Jokowi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai sorotan PakareEkonomi dan Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy.

Ichsanuddin Noorsy menyebut deretan Kebijakan Publik yang dinilai kacau dalam menangani Virus Corona atau covid-19.

Mulai dari bansos, mudik dan pulang kampung, ojek online, hingga rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing atau TKA China.

Deretan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi Virus Corona atau covid-19 kini menjadi sorotan.

Terbaru, pemerintah mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020).

• Setelah Luhut, Kini Jajaran Anies Baswedan Lawan Aturan Budi Karya, Larang Angkutan Umum Ini Operasi

• Beredar Timeline Pemerintah Jokowi, Mall dan Sekolah Buka di Bulan Ini, Respon Anggota Airlangga

• Viral Video Detik-detik Ferdian Paleka Ditangkap di Jalan Tol, Dulu Cekikan Kini Memelas & Tertunduk

Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah covid-19, seperti Jabodetabek.

Contoh tadi bukan kali pertama pemerintah terkesan inkonsisten.

Mengambil satu contoh lain, seperti beda aturan antarkementerian, soal boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang saat PSBB.

"Hampir semua protap dalam menangani covid-19 adalah protap yang inkonsisten," ujar pakar Kebijakan Publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

"Misalnya, muncul larangan mudik tapi pulang kampung boleh, inkonsisten. Melarang penerbangan domestik, tapi penerbangan internasional boleh."

"Melarang kedatangan orang (asing), tapi mendatangkan TKA (tenaga kerja asing)," tambah dia.

"Walaupun akhirnya kedatangan 500 TKA dibatalkan, tapi yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi peraturan dan kebijakan."

Ichsanuddin menuding, pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi covid-19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

"Problemnya adalah soal pendataan lapangan. Akurasi kondisi lapangan itu, dalam bahasa kebijakan, tidak diperoleh oleh pemerintah."

"Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) sendiri juga punya problem yang sama, buktinya bansosnya berantakan, karena akurasi dan aktualisasi lapangan tidak didapatkan," ungkap dia.

Di samping itu, berbagai kebijakan yang ditelurkan juga kerapkali mengalami kesulitan penerapan di lapangan, karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi.

"Masalah utamanya adalah tidak konsistennya kebijakan satu sama lain.

Inkonsistensi kebijakan kan menggambarkan buruknya koordinasi," jelas Ichsanuddin.

"Model kebijakan begini, dalam analisis Kebijakan Publik namanya kebijakan yang tidak berbasis pada pengenalan masalah secara benar dan perumusan Kebijakan Publik secara benar.

Jadi ini Kebijakan Publik yang buruk," tutur pria yang meraih gelar doktor di Universitas Airlangga itu.

• Rapat Kabinet Cekcok, Janji Anies Dibongkar dan Duduk Perkara Carut Marut Bansos Jakarta Dibeberkan

Serangkaian inkonsistensi yang ditangkap publik dari kebijakan pemerintah selama menangani pandemi covid-19 justru dinilai berpeluang jadi senjata makan tuan bagi pemerintah.

Pada tataran paling ekstrem, lanjut Ichsanuddin, rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial (social distrust).

"Ini akan meningkatkan apa yang saya sebut sebagai ketidakpercayaan masyarakat atau social distrust, legitimasi pemerintah jatuh," ujar dia.

Jokowi Ajak Berdamai dengan Virus Corona

Terbaru, Jokowi mengajak masyarakatnya berdamai dengan Virus Corona.

Diketahui, sebelumnya Jokowi memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk mencegah penularan covid-19, dibanding lockdown atau karantina wilayah.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi covid-19 akan segera menurun.

• Refly Harun-Fadli Zon Kompak Respon Kritik Najwa Shihab, Sindir Arteria Dahlan dan Anak Buah Prabowo

• Sarankan Institusi Luhut Dibubarkan Lantaran Tak Penting, Ekonom Ini Takut Bernasib Mirip Said Didu

• Sri Mulyani Bocorkan Anies Baswedan Nyerah Beri Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta, Info Muhadjir Effendy

Selama wabah masih terus ada, Jokowi meminta seluruh masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020).

Ia juga mengatakan, beberapa ahli menyebut ada kemungkinan kasus pasien positif covid-19 menurun angkanya.

Tetapi, ketika kasusnya sudah turun tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya," kata Jokowi.

Masyarakat dipersilakan beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan.

• Virus Corona, Pemandu Wisata Indonesia Dapat Kekasih Bule Cantik Kirgizstan, Dibawa Pulang Kampung

• Kabar Gembira Luhut Pandjaitan, Lihat Trend Virus Corona Indonesia, Bagai Oase di Tandusnya Sahara

Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan," katanya.

"Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," tandasnya.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pakar Soroti Sikap Pemerintah: Hampir Semua Protap dalam Tangani Covid-19, Inkonsisten, https://wow.tribunnews.com/2020/05/08/pakar-soroti-sikap-pemerintah-hampir-semua-protap-dalam-tangani-covid-19-inkonsisten?page=all.