Pimpinan DPRD Jakarta Sindir Sri Mulyani, Daerah Tak Ada Dana,Kenapa hanya DKI yang Disinggung Pusat

TRIBUNKALTIM.CO  - Pimpinan DPRD Jakarta menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sindiran ini terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pernyataan Sri Mulyani pun kemudian menjadi polemik. 

• PSBB Surabaya Tak Mampu Tekan Covid-19 di Jatim, Presiden Jokowi Kirim 3 Jenderal ke Wilayah Risma

• Beredar Timeline Pemerintah Jokowi, Mall dan Sekolah Buka di Bulan Ini, Respon Anggota Airlangga

• Viral Video Detik-detik Ferdian Paleka Ditangkap di Jalan Tol, Dulu Cekikan Kini Memelas & Tertunduk

• Peneliti Covid-19 asal China Tewas Ditembak di Amerika Serikat, Punya Temuan Penting Virus Corona

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak covid-19.

Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh Pemerintah Pusat.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak covid-19.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari Pemerintah Pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

• Covid-19 di Indonesia Bersumber darimana? Ditelusuri, Peneliti Sebut Semua Sampel Berasal dari China

• Berdamai dengan Covid-19, Pakar Ini Berani Sebut Pemerintah Jokowi Tak Konsisten Lawan Virus Corona

Zita mengungkap saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis. Sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi covid-19.

Sehingga, tak salah jika Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan covid-19.