Virus Corona

Sanggah Sri Mulyani Soal Bansos, Anies Baswedan Ungkap Faktanya, Pemprov Lebih Dulu Dibanding Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyalurkan bansos kepada warga terdampak covid-19 sejak 9 April.

Penulis: Rita Noor Shobah | Editor: Rafan Arif Dwinanto
TribunJakarta/ Tribunnews
Sanggah Sri Mulyani Soal Bansos, Anies Baswedan Ungkap Faktanya, Pemprov Lebih Dulu Dibanding Pusat 

Pada 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos.

Pada tanggal yang sama, Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 DKI Jakarta (Gubernur, Pangam, Kapolda, Pangkoarmada 1, Pakoops AU, Danlantamal, Kajati, Kabinda, Kasurgab 1) mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB yaitu 10 April 2020.

Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

"Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, pada tanggal 9 April yang dihadiri oleh Mensos dan Menko PMK, kami melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada tanggal 10 April yang akan didahului oleh distribusi bansos ada tanggal 9 April sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB," lanjut Anies.

Dari 9 April hingga 25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 KK di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.

Anies menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW.

Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

DKI disebut tak punya dana bansos lagi

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menyatakan, Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Sri Mulyani mengemukakan bahwa Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada Pemerintah Pusat.

Setelah Luhut, Kini Jajaran Anies Baswedan Lawan Aturan Budi Karya, Larang Angkutan Umum Ini Operasi

Rapat Kabinet Cekcok, Janji Anies Dibongkar dan Duduk Perkara Carut Marut Bansos Jakarta Dibeberkan

Janji Manis Anies Baswedan, Minta Jokowi Tanggung Bansos Jakarta, Sri Mulyani Beber Info Menko PMK

Bansos DKI, Janji Anies Baswedan dan Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pemprov tak Lagi Punya Anggaran

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta Pemerintah Pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta Pemerintah Pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover Pemerintah Pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Kamis.

Pemerintah Pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur Anies terkait penyaluran bansos.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved