Proyek Pembangunan Taman Depan Kantor Bupati PPU Tetap Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19

“Jadi pada prinsipnya kenapa harus full desain, karena kalau pembangunan yang sifatnya gedung kalau gak diselesaikan kan nanti kelihatannya mangkrak,” tuturnya.

Ricci menambahkan, terkait pembangunan yang sifatnya bangunan atau gedung, untuk pelaksanaannya memang harus dituntaskan dan jangan setengah-setengah.

“Kalau mau ditunda, mending ditunda sekalian. Tapi kalau mau dibangun, harus dibangun sampai fungsional,” pungkasnya.

DPRD Penajam Paser Utara Pasrahkan ke Bupati PPU

Berita sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara atau Pemkab PPU baik eksekutif maupun legislatif tengah membahas persoalan-persoalan yang ada di Penajam Paser Utara, salah satunya terkait rasionalisasi pengendalian anggaran di tengah wabah covid-19.

Ketua DPRD PPU Jon Kenedy saat ditemui awak media usai melakukan pertemuan tertutup pada Rabu, (6/5/2020) kemarin, dengan Bupati PPU Abdul Gafur Masud atau AGM mengungkapkan bahwa Pemkab PPU akan merasionalisasi pengendalian APBD dan pemda diminta untuk memangkas anggaran sebesar Rp 450 miliar.

“Semua dinas akan berimbas, semua kegiatan juga berimbas,” ungkapnya.

Tapi, nyatanya nampak di depan mata terlihat aktivitas pengerjaan proyek taman atau landscape di depan kantor Bupati PPU yang menelan anggaran sekitar Rp 24 miliar dan tak tersentuh rasionalisasi saat pengendalian anggaran.

• Update Penanganan Covid-19 di PPU, tak Ada Penambahan ODP dan PDP, Total Kasus Masih 214

• Program Gratis Air Bersih PDAM PPU Habis, Tagihan Mulai 1 Mei 2020 Kembali Berbayar

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jon Kenedy mengatakan, terkait proyek taman atau landscape di depan Kantor Bupati PPU tersebut diserahkan kembali ke Pemkab PPU.

“Jadi sifatnya control kami ini merekomendasikan anggaran yang memang perlu disesuaikan dan harapannya aspirasi dari kami walaupun ada yang dipangkas, ya disesuaikan dengan anggaran yang tidak masuk ke PPU, namun kegiatan tetap berjalan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah proyek pembangunan taman atau landscape adalah sebuah program yang dinilai prioritas, Joni menegaskan bahwa kegiatan yang dianggap prioritas tersebut berada di tiap SKPD masing-masing yang menilai dan mengetahuinya.

“Kami belum ada bicara dengan pemerintah, artinya saya yakin pemerintah dalam hal ini paham lah,” ungkapnya.

• Perusahaan Tambang di Sepaku Pernah Dihentikan Pemkab PPU, Tak Miliki Izin Kini Kembali Beraktivitas

• Pemkab PPU Distribusikan Paket Sembako Gratis ke 57.195 KK di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku

Jon juga mengungkapkan, untuk penundaan kegiatan proyek taman atau landscape merupakan wilayah pemerintah daerah, pihaknya hanya mendorong dan merekomendasikan mana yang pantas dirasionalisasi dan mana yang tidak.

“Selebihnya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi kami punya tugas mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” pungkasnya.

Jon berharap, jika ada pengendalian anggaran atau adanya pemangkasan anggaran sebisa mungkin dilakukan pengendalian sama-sama atau secara rata baik program di SKPD maupun kegiatan fisik.

“Tapi bilamana ada kegiatan yang dianggap prioritas oleh pemerintah, kita juga tidak bisa paksakan, mereka kan juga punya wewenang penuh untuk mengelola anggaran,” tuturnya.

( TribunKaltim.co )