Bahas UU Minerba, Sindir Jokowi dan Erick Thohir tak Bela BUMN, Refly Harun Singgung 7 Perusahaan
Menyoal RUU Minerba yang disahkan DPR, Refly Harun sindir Jokowi dan Erick Thohir yang tak membela BUMN, Refly Harun juga singgung 7 perusahaan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Menyoal RUU Minerba yang baru saja disahkan DPR, Refly Harun sindir Jokowi dan Erick Thohir yang tak membela BUMN, ia juga menyinggung 7 perusahaan batu bara
Diketahui, DPR baru saja meresmikan UU Minerba pada Senin 11 Mei 2020 kemarin, terkait pengesahan UU Minerba ini, Refly Harun mengungkapkan rasa geramnya di channel YouTubenya, Jumat 15 Mei 2020.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyindir Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang justru tidak membela BUMN.
Selain itu, Refly Harun juga menyinggung keberadaan 7 perusahaan batu bara di Indonesia yang disebut sebagai konglomerat tambang.
Menurut Refly Harun, UU Minerba yang baru ini justru akan semakin menjatuhkan kiprah BUMN dalam dunia migas.
Terkait hal itu, Refly Harun pun meluapkan kekecewaannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (16/5/2020).
• Jatam Kaltim Paparkan Deretan Pasal Kontroversi Undang-undang Minerba yang Baru Disahkan
• Anggota DPR RI Jelaskan Mengapa RUU Minerba Tetap Digodok, Manfaat & Mudarat Jadi Bahan Pertimbangan
• Aktivis Lingkungan di Kaltim Desak Komisi VII DPR RI Hentikan Pembahasan RUU Minerba
• Blak-blakan ke Refly Harun, Amien Rais Beber Jokowi - Luhut Bertanggung Jawab Atas Kekacauan Negara
Pada kesempatan itu, mulanya Refly Harun menduga banyaknya penumpang gelap dalam UU Minerba yang baru.
Bahkan, menurut dia para penumpang gelap itu bekerja sama dengan para penguasa untuk memudahkan jalannya mengeruk hasil bumi Indonesia.
"Tapi rupanya kekuasaan sering ditunggangi penumpang-penumpang gelap, oleh mereka yang powerful secara ekonomi," jelas Refly Harun.
"Mereka berkolaborasi dengan penguasa."
Refly Harun mengatakan, ada sejumlah perusahaan besar yang bahkan dekat dengan penguasa.
Perusahaan raksasa itu diduganya berniat menguasai hasil bumi negara demi kepentingan pribadi.
"Tapi kita cek sama-sama, siapa pemilik dari 7 perusahaan raksasa tersebut, itu orang-orang yang terkait dengan kekuasaan," terang Refly.
"Artinya dekat dengan kekuasaan."
Melanjutkan penjelasannya, Refly Harun lantas mempertanyakan upaya pemerintah membantu BUMN menguasai hasil negara.
