Bupati Berau Sebut Gas LPG 3 Kg Bersubsidi tak Tepat Sasaran, Pemkab Bakal Lakukan Subsidi Tertutup
Bupati Berau H Muharram menilai penjualan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah selama ini tidak tepat sasaran.
Penulis: Ikbal Nurkarim |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Bupati Berau H Muharram menilai penjualan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah selama ini tidak tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Bupati Muharram usai menggelar rapat dengan para penyalur gas LPG di ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, Rabu (17/6/2020).
Muharram menilai jumlah tabung LPG 3 kg sebanyak 180 ribu yang diterima Berau setiap bulannya juga banyak dinikmati orang mampu. Sehingga ia berencana akan melakukan subsidi tertutup.
"Jika kita lihat kuota LPG yang masuk di Kabupaten Berau sekitar 180 ribu tabung per bulan, jika itu kita bagi tiga tabung setiap warga miskin, maka ada 60 ribu warga miskin di Berau dan itu tidak sampai segitu warga miskin di Berau," ujarnya.
Baca juga: Kabar Terbaru Penelitian Oxford, Obat Alergi dan Radang di Indonesia Ini Ampuh Sembuhkan Covid-19
Baca juga: Di Arab Dinyatakan Sembuh dan Hasil PCR Negatif Corona, Pulang ke Balikpapan Pria Ini Malah Reaktif
"Itu berarti LPG ini sudah dinikmati orang yang sesungguhnya tidak berhak maka kita akan lakukan pendataan untuk subsidi tertutup," tuturnya.
Lebih lanjut, Muharram mengemukakan, subsidi tertutup yakni pelanggan yang berhak menikmati LPG 3 kg diberikan kartu sehingga dengan kartu itu mereka dapat menikmati tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah dan mereka yang tak punya kartu tidak diberi tabung bersubsidi.
"Kita harapkan LPG ini bisa tepat sasaran, karena tujuan pemerintah dengan adanya subsidi ini agar masyarakat miskin dapat terjangkau," tuturnya.
Baca juga: Anak Buah AHY Ini Sebut Dirinya Dapat Restu dari Partai Maju Sebagai Bakal Calon Walikota Samarinda
Baca juga: Dokter Tulis Aku Kuat di Baju Hazmat, Begini Faktanya
Baca juga: Kadisdikbud Paser Sebut Pembelajaran Tatap Muka di Kecamatan Zona Hijau Harus Atas Persetujuan Pemda
"Yang terjadi selama ini warga miskin membeli dengan harga yang mahal bisa mencapai Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu karena penyalur ke sub penyalur mengecer lagi dengan harga yang lebih tinggi sehingga kita panggil panyalur hari ini karena itu banyak disalahgunakan," ucapnya.
Muharram mencontohkan di Tanjung Redeb harga eceran Rp 26 ribu, namun sampai di masyarakat harganya bisa sampai Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu.
"Itu keluhan masyarakat, sehingga kita berharap ke depan subsidi ini bisa tepat sasaran," katanya. (*)
