Blak-blakan, Moeldoko Ungkap Dibalik Kemarahan Jokowi, Datang ke Zona Merah, Singgung Ciri Panglima

TRIBUNKALTIM.CO - Blak-blakan, Moeldoko ungkap dibalik kemarahan Jokowi, datang ke zona merah, singgung ciri Panglima.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat heboh lantaran menyindir kinerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko pun mengungkap dibalik kemarahan Jokowi, tersebut.

Moeldoko pun menyinggung kehadiran Presiden di Jawa Timur, termasuk Surabaya yang masih berstatus zona merah Virus Corona.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) disebut siap mengambil segala resiko dan mempertaruhkan reputasi politik dalam menangani krisis akibat pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi peryataan Presiden Jokowi saat rapat paripurna kabinet yang menyinggung kinerja para menteri kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni, lalu..

• Achmad Yurianto Beber Fakta Mengejutkan di Jawa Timur, Sorot Jumlah Tes Spesimen di Wilayah Khofifah

• Doni Monardo Beber Virus Corona Bisa Tambah Parah Jika Indonesia Turuti WHO: Jangan Ditelan Mentah

• Refly Harun Bongkar Penyebab Kinerja Menteri Jokowi Tak Efektif, Presiden Tak Terapkan Sistem Ini

• Tak Cuma Jawa Timur & Jakarta yang Jadi Prioritas Jokowi Tangani covid-19, Wilayah Ini Ikut Disorot

"Memang presiden mengatakan akan mengambil risiko, reputasi politik akan saya pertaruhkan.

Makanya Presiden mengambil langkah contoh untuk bawahan," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Mantan Panglima TNI ini pun mengatakan, dalam dunia militer menghadapi situasi kritis, ada tiga langkah yang biasa dilakukan panglima dan komandan.

Pertama, kata Moedoko, kehadiran komandan di lapangan.

"Kita lihat Presiden datang ke Surabaya yang masih merah.

Beliau datang.

Itu ciri-ciri panglima selaku hadir dalam situasi kritis," ucap Moeldoko.

Kedua, lanjut Moeldoko, dengan mengerahkan senjata dalam hal ini bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

Lalu, ketiga, mengerahkan kekuatan cadangan. Moeldoko tidak menjelaskan apakah maksud dari kekuatan cadangan itu adalah reshuffle kabinet.

• Kabar Terbaru Daftar 15 Orang Terkaya di Indonesia, Makin Kaya Saat Pandemi Virus Corona

Namun, ia menekankan ketika kekuatan cadangan dikerahkan artinya situasi mulai sangat jelek.

"Jangan sampai gunakan ini," jelas Moeldoko.

Tanggapan Refly Harun

Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

• Demam 100 Hari, Batuk dan Kelelahan, Waspada Gejala Baru Virus Corona, Simak Penjelasan Dokter

• 15 Vaksin Virus Corona Sudah Uji Klinis, Pengiriman Dimulai Akhir 2020, Negara Uni Eropa Sudah Pesan

• Beredar Video Rhoma Irama Nyanyi di Acara Sunatan, Bupati Geram, Polisi: Bukan Manggung tapi Tamu

• Dengar Akan Ada Reshuffle, Eks Jubir KPK Minta Jokowi Tak Copot Tito Karnavian, Soroti Yasonna Laoly

Ancaman reshuffle itu muncul setelah Jokowi merasa kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja, padahal dalam situasi krisis seperti sekarang ini.

Pernyataan terkait reshuflle kabinet itu lantas menuai tanggapan dari berbagai pihak, satu di antaranya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Refly mengatakan, bahwa kabinet Jokowi diperiode kedua ini tidak lebih baik dari kabinet pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.

"Mengenai reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi ini saya sesungguhnya agak heran."

"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," terang Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).

Menurut Refly, hal itu terlihat dari portofolio kementerian maksimal 34 orang yang semuanya terisi.

Bahkan masih ditambah lagi dengan wakil menteri di beberapa kementerian.

Refly pun tak yakin, di kementerian yang punya wakil menteri itu justru lancar-lancar saja kinerjanya.

Bisa jadi, lanjut dia, justru karena kebanyakan wakil menteri malah merecoki, karena ada dua nahkoda.

Refly juga menyoroti sumber rekruitmen Jokowi dalam pemilihan menteri yang berdasarkan pada dua pertimbangan.

Pertama adalah orang yang dipilih langsung oleh Jokowi, kedua adalah orang yang direkomendasikan atau diikat oleh partai politik.

Sementara dalam pemilihan presiden 2019, ada 6 partai yang mendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Dari semua partai pendukung itu, masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri, kecuali Hanura.

Namun, Refly mengingatkan, politik akomodasi Jokowi tidak hanya mengakomodasi partai-partai politik, tapi juga mengakomodasi tim relawan.

"Ada juga wakil-wakil menteri untuk partai politik pendukung lainnya di luar enam pendukung utama itu."

"Termasuk juga staf-staf khusus, jadi sebanarnya banyak sekali pembantu-pembantu presiden Jokowi dalam peridoe kedua jabatannya," ujar Refly.

• Hari Ini Senin 29 Juni 2020, Ahok BTP Berulang Tahun, Komisaris Pertamina Ini Genap Berusia 54 Tahun

Meski memiliki banyak pembantu, namun menurut Refly, kinerja yang dianggap tidak efektif itu disebabkan karena Jokowi tidak menerapkan sistem presidensial.

"Tapi kok kinerjanya merasa tidak efektif?

Ya karena satu hal, presiden Jokowi tidak mempraktekkan sistem presidensial," terang Refly Harun.

Lebih lanjut, Refly menjelaskan, kelebihan dari sistem presidensial adalah memberikan keleluasaan kepada presiden untuk mencari pembantu-pembantunya.

"Tapi terlihat pada periode kedua ini presiden Jokowi kok malah tambah didekte oleh partai-partai pendukungnya, padahal di periode pertama jauh lebih baik," ungkap Refly.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko: Presiden Jokowi Siap Ambil Risiko agar Dicontoh Para Menteri, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/29/moeldoko-presiden-jokowi-siap-ambil-risiko-agar-dicontoh-para-menteri.