Tito Karnavian Tak Nyaman Didukung Johan Budi, Tak Cari Dukungan DPR Soal Reshuffle Kabinet Jokowi

"Ini soal wibawa Komisi II. Kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan dan yang minta ditunda 9 Desember adalah pemerintah," ujar Johan.

"Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira ini perlu ada sikap tegas kita kalau tidak juga hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember," lanjut dia.

Lebih lanjut, Johan mengusulkan agar Komisi II melayangkan surat teguran terhadap Menkumham.

Lalu, ia melontarkan usulan agar Mendagri tidak diresuhffle dari kabinet kerja.

• Jokowi Jengkel, Hingga Kepikiran Reshuffle Kabinet, Kinerja Menteri Tak Ada Progres Signifikan

• RUU HIP Menuai Polemik, Bisa Dibatalkan? Pakar Hukum Tata Negara Beri Paparan, Singgung DPR & Jokowi

• Jokowi Beri Waktu 2 Minggu untuk Turunkan Angka Covid-19 Jatim, Risma: Surabaya, Sudah Mulai Turun

"Yang kedua, jika Komisi II simpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentunya, tentu saja saya juga usul Pak Mendagri tidak direshuffle soalnya saya dengar akan ada reshuffle," pungkas dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/30/disinggung-isu-reshuffle-kabinet-tito-itu-hak-prerogatif-presiden.