Bantuan Uang Tunai 3 Bulan Sekaligus Total Rp 1,8 Juta untuk Warga Miskin, Cek Syarat dan Caranya

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mulai menggelontorkan bantuan uang tunai dalam program Bantuan Sosial  Tunai ( BST) kepada warga penerima manfaat.

Khusus untuk warga yang masuk dalam data susulan akan menerima sekaligus 3 bulan , total Rp 1,8 juta. 

Hal ini tentu menjadi kabar gembira untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan di saat pandemi Virus Corona.

Tak tanggung-tanggung, warga yang masuk dalam data susulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) ini akan menerima bantuan tunai akumulasi selama 3 bulan.

Dengan rincian per bulan Rp 600.000, total warga penerima manfaat BTS ini akan menerima Rp 1,8 juta.

Buat yang belum terdaftar, apakah syarat dan bagaimana caranya agar bisa menerima bantuan tunai ini? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

• Tak Cuma Hana Hanifah, Para Artis Ini Pernah Terjerat Prostitusi, Ada yang Main dengan Suami Pejabat

• Dua Pasien Sembuh, Kasus Covid-19 di Kukar yang Masih Dirawat Tersisa 20 Pasien

• Dinilai Dzolim, Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid Protes PDAM Kenakan Tarif Progresif

• Juventus dan Inter Milan Dikabarkan Rebutan Mauricio Pochettino, Nasib Maurizio Sarri di Bianconeri?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan masyarakat penerima manfaat yang baru tercatat dalam data susulan langsung diberikan tiga kali bantuan sosial tunai ( BST) sesuai dengan tahapan penyaluran BST yang sudah disalurkan.

Data susulan tersebut adalah data masyarakat miskin yang tidak tercatat di DTKS, yang mana data tersebut diambil dari pendataan melalui RT/RW dan musyawarah desa.

"Karena itu tadi mereka mendapatkan tidak hanya 600 ribu tetapi juga sekaligus 1,8 juta," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2020).

Dalam peninjauannya ke Kabupaten Madiun, Muhadjir mengungkapkan penyaluran BST telah sudah memasuki tahap ke-3.

Muhadjir menilai penyaluran BST di Madiun telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, Kabupaten Madiun telah sigap membagikan BST untuk masyarakat miskin yang sebelumnya tak terdata dengan data susulan.

"Jadi yang menerima di sini tadi adalah mereka yang tercatat di data susulan yang pada tahap sebelumnya belum tercatat, padahal sebetulnya dia yang lebih berhak," tutur Muhadjir.

Di samping penambahan penerima BST dari data susulan, masyarakat yang terdata sebagai penerima tetapi memiliki kemampuan ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima.

Hal itu dilakukan sebagai upaya perbaikan penyaluran BST agar semakin tepat sasaran.

"Ada mereka yang kemarin mestinya tidak terima tetapi terlanjur terima bisa dikeluarkan. Dan tidak harus dikembalikan duitnya nanti," ungkap Muhadjir.

Penyaluran BST secara nasional sudah di atas 85 persen. Dia mengakui masih ada masalah dalam penyaluran, terutama di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat yang terpencil.

• Resmi, Penyerang Novel Baswedan Telah Divonis Hakim, Najwa Shihab: Seperti Hukuman Seumur Hidup

• AC Milan Konsisten Menang di Liga Italia Meski Diganggu Ralf Rangnick, Ini Resep Stefano Pioli

• Beredar Daftar Pemain yang Siap Dilepas Antonio Conte di Inter Milan Musim Depan, Christian Eriksen?

• 4 Kode Redeem Free Fire Terbaru 17 Juli 2020, Bisa Dapat Skin Katana Kendoka, Coba Belasan Kode Lain

Syarat dan Cara Dapatkan Bantuan Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah

Dilansir dari Kompas.com berikut ini syarat dan cara untuk mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada warga miskin sebesar Rp 600.000 per bulan.

Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah Virus Corona ( covid-19).

Penyaluran BLT ini diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni.

Bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin yang tinggal di luar Jabodetabek.

Sementara untuk masyarakat kurang mampu di Jabodetabek akan kebagian paket sembako dengan nilai yang sama.

"Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan ( PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja," tulis Kementerian Keuangan di laman resminya, Rabu (13/5/2020).

Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Berikut syarat lengkap mendapatkan BLT Rp 600.000 dari Pemerintah:

* Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

* Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Virus Corona.

* Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ( bansos) lain dari Pemerintah Pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

* Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu.

Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

* Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

* Jika semua syarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh aparat desa atau kelurahan, maka masyarakat terdampak covid-19 bisa mendaftarkan diri ke Pemerintah desa secara langsung.

• Seharusnya Dana BLT Rp 600 Ribu Ternyata Cuma Rp 200 Ribu Warga Protes, Selanjutnya Ini yang Terjadi

• LINK cekbansos.siks.kemsos.go.id, Cek Daftar Penerima Bansos Rp 600 Ribu, Bisa Juga Lewat Aplikasi

• Cek Daftar Penerima Bansos Rp 600 Ribu di cekbansos.siks.kemsos.go.id atau Via Aplikasi SIKS-DATAKU

• Cara Cek Dapat Bantuan Tunai Rp 600 Ribu dan Bansos Lainnya atau Tidak, cekbansos.siks.kemsos.go.id

BLT ditransfer ke rekening bank

Bantuan tunai BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial ( Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.

Sebagai informasi, BLT dianggarkan dalam APB Desa maksimal sebesar 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan Pemerintah kabupaten/kotamadya.

Penyaluran dana desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah desa.

Jika Pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, Pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menko PMK: Warga yang Masuk Data Susulan Langsung Dapat Tiga Tahapan BST, https://www.tribunnews.com/corona/2020/07/18/menko-pmk-warga-yang-masuk-data-susulan-langsung-dapat-tiga-tahapan-bst.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Syarat dan Cara Dapatkan Bantuan Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah", https://money.kompas.com/read/2020/05/13/100224226/syarat-dan-cara-dapatkan-bantuan-rp-600000-per-bulan-dari-Pemerintah?page=all.