DPR Inginkan NU, Muhammadiyah dan PGRI Masuk Lagi ke POP Kemendikbud, Nadiem Makarim akan Dipanggil
DPR inginkan organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI masuk lagi ke POP Kemendikbud. Rencana Menteri Nadiem Makarim akan dipanggil ke DPR RI
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - DPR inginkan organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI masuk lagi ke POP Kemendikbud. Rencana Menteri Nadiem Makarim akan dipanggil ke DPR RI.
Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ), Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (26/7/2020).
Belakangan ini POP Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Baca Juga: BREAKING NEWS Miliki Komorbid Jantung, Satu Pasien Covid-19 di Balikpapan Meninggal Dunia
Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.
Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.
Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menjelaskan, alasan pihaknya mengundang Nadiem Makarim.
Syaiful menambahkan, jika Komisi X DPR hingga kini belum mendapat penjelasan dari Nadiem terkait POP tersebut.
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Kutim, Pelaku Perjalanan Menambah Jumlah Pasien Positif Covid-19
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, 9 Pasien Dinyatakan Sembuh, Positif Baru Meluas ke Sektor ESDM
"Kita belum dapat penjelasan detail dari Mas Nadiem karena itu tahapannya," terang Syaiful.
"Sebelum nanti ada beberapa opsi tahapannya, kita akan undang Mas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI."
"Kita ingin minta penjelasan kenapa ada kegaduhan terkait dengan Program Organisasi Penggerak," jelasnya.
Syaiful Huda meminta Nadiem untuk mengkaji ulang Program Organisasi Penggerak.
Menurutnya, Nadiem Makarim harus mencari skema terbaik.
Sehingga program ini tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.
"Yang pertama kita minta ditata ulang lagi skemanya," ujar Syaiful.
Baca Juga: Cara Guru SDN 021 Marangkayu Kukar dalam Mengisi Tahun Ajaran Baru di Tengah Pandemi Covid-19
Baca Juga: Mengintip Geliat Murid SDN 001 Bontang Utara di Tengah Pandemi Covid-19, Ada Kreasi dan Kerja Sama
Lebih lanjut, Syaiful juga menginginkan agar PGRI, NU, dan Muhammadiyah untuk masuk kembali ke POP Kemendikbud.
"Kedua, saya tetap ingin Muhammadiyah, NU, dan PGRI walaupun sudah keluar," terang Syaiful Huda.
"Tetap kita minta untuk beliau berkenan masuk kembali," imbuhnya.
Nadiem Makarim akan Evaluasi POP
Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim akan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak bersama pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga daerah.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (25/7/2020).
Nadiem menyatakan, evaluasi lanjutan ini dilakukan karena adanya masukan dari kalangan masyarakat.
Meski demikian, Nadiem tidak menjelaskan secara spesifik masukan tersebut.
Baca Juga: Diguyur Hujan, Jalanan di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Licin, Warga Inisiatif Beri Bebatuan
Baca Juga: Siswa di Kukar Belum Aktif Belajar, 13 Juli 2020 Jadwal Masuk Sekolah, Masih Perkenalan via Daring
"Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem Makarim.
"Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional," imbuhnya.
Oleh karena itu, Nadiem Makarim akan melakukan evaluasi lanjutan dari POP.
Ia ingin memastikan kembali program yang digagasnya ini memiliki integritas dan transparansi yang baik.
"Tapi kita harus memastikan bahwa program ini, sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," jelas Nadiem.
Dalam evaluasi tersebut, ada tiga hal yang akan dilihat.
Baca Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemkot Balikpapan Hanya Terima Pasien Covid-19 dengan Kondisi Berat
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Berau, Tidak Ada Tambahan Kasus PDP, ODP, 9 Pasien Masih Dirawat
Menurutnya, yang pertama mengenai integritas dan transparansi dari sistem seleksi POP Kemendikbud.
"Pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang kita lakukan," paparnya.
"Kami tidak hanya melihat secara internal, tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan," kata Nadiem.
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
