Gerakan Donasi Laptop dan HP di Balikpapan Perlu Diperluas Skala Kaltim, Dunia Usaha Harus Terlibat

Oleh: Aji Mirni Mawarni

Anggota MPR RI / Komite II DPD RI

TRIBUNKALTIM.CO - DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah membuka program donasi laptop dan gawai (handphone/HP) tak terpakai dengan tajuk “Peduli Pendidikan 1708”.

Langkah ini menindaklanjuti sejumlah besar keluhan atau kendala yang dialami para orangtua siswa, utamanya dalam melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19.

Kondisi saat ini, masih banyak orangtua yang terkendala tak memiliki laptop atau gawai Android, maupun keterbatasan gawai yang mesti digunakan anak-anaknya dalam satu waktu.

Karenanya, Disdik mengajak masyarakat maupun perusahaan untuk turut mendonasikan laptop atau gawai tak terpakai.

Saya sangat mengapresiasi langkah ini. Apalagi Disdik sudah merencanakan teknis pembagian donasi nantinya secara detail.

Yakni akan dibagi dengan sasaran warga Gakin, namun tidak berdasar KIP atau kartu PKH. Karena faktanya, banyak warga yang memiliki kartu tersebut namun tergolong mampu.

• Eksklusif Bersama Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni: Soal RUU HIP, Kami di DPD Satu Suara Menolak

• Hari Pertama Donasi Peduli 1708, Disdik Balikpapan Terima 48 Unit HP dan 4 Laptop

• Anggota DPD Aji Mirni Mawarni Berkunjung ke Tribun Kaltim, Curhat soal RUU Cipta Kerja dan RUU HIP

Saya berharap program ini diperluas ke skala Provinsi Kaltim. Bisa dibayangkan, di Balikpapan yang merupakan kawasan perkotaan sekaligus pintu masuk Kaltim saja, lebih dari 1.000 anak tercatat membutuhkan bantuan laptop dan gawai.  Apalagi di daerah pedalaman dan terpencil di pelosok Kaltim. 

Di Provinsi Kaltim, ada ratusan perusahaan migas, tambang, alat berat, dan lainnya. Inilah saatnya memaksimalkan kontribusi CSR mereka untuk membantu langsung anak-anak Kaltim yang tidak mampu. Saya yakin perusahaan memiliki sejumlah besar gawai dan laptop tak terpakai.

Setelah mengeruk SDA Kaltim bertahun-tahun, inilah momen penting untuk merealisasikan kepedulian riil kepada masyarakat, dengan wujud bantuan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelajar di Bumi Etam. Dari sisi investasi sosial, “jasa” dunia usaha pun akan dikenang khalayak luas.

Agar lebih terkoordinir, saya menyarankan bantuan bisa dikumpulkan di Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Bantuan harus disalurkan secara tepat sasaran, termasuk dengan riset awal yang kuat dan akurat tentang siapa saja warga yang benar-benar membutuhkan.

Jumlah bantuan yang masuk juga harus dipublikasikan secara transparan dan up to date kepada publik. Misalnya melaui media sosial agar lebih efektif dan efisien.

Selain dunia usaha dan dunia industri, masyarakat umum juga bisa berpartisipasi. Karena sejumlah kelompok masyarakat atau organisasi telah menggalang kegiatan ini.

Di wilayah Balikpapan, Disdikbud yang membawahi 136 SD Negeri, 23 SMP Negeri, 5 SKB, dan beberapa bidang lainnya telah memulai galang donasi dari lingkup internal.

Semestinya Pemprov Kaltim juga segera menggerakkan elemen dunia usaha-dunia industri untuk menyukseskan program ini. (*)