Pariwisata dan Ruang Publik: Mengenang Pemikiran Habermas

Oleh: Syahrul Karim, Dosen Jurusan Pariwisata, Poltekba University Balikpapan

TEPATNYA dua hari lalu, 14 Maret 2026 filsuf dan sosiolog kenamaan asal Jerman, Jürgen Habermas meninggal di usia 96 tahun (1929-2026).

Kepergian tokoh sentral dari generasi kedua Mazhab Frankfurt (Frankfurter Schule) ini meninggalkan lubang yang sangat besar bagi dunia pemikiran kritis global. Tulisan ini mengelaborasi pemikiran Habermas dalam perspektif pariwisata. 

Dalam rentang dua dekade terakhir, lanskap ekonomi global telah menyaksikan transformasi struktural yang luar biasa, di mana pariwisata telah berevolusi dari sekadar aktivitas rekreasi sekunder menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan mendominasi di dunia. Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa.  

Ia didorong oleh mobilitas global yang semakin cair, interkonektivitas digital, serta pergeseran paradigma konsumsi dari kepemilikan barang menuju akumulasi pengalaman. Banyak negara, baik di belahan utara maupun selatan, kini meletakkan pariwisata sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional. 

Kepercayaan ini didasarkan pada asumsi makro ekonomi yang meyakini kemampuan pariwisata dalam menciptakan efek pengganda (multiplier effect).  Membuka keran lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa negara, mendorong pembangunan infrastruktur, serta menggerakkan roda-roda sektor ekonomi lain yang beririsan seperti industri kreatif, transportasi, kuliner, dan kerajinan lokal.

Di balik pertumbuhan tersebut, pariwisata juga menghadirkan berbagai dilema. Pembangunan destinasi wisata sering kali memicu konflik kepentingan antara pemerintah, investor, masyarakat lokal, dan kelompok pemerhati lingkungan (NGO).

Tidak jarang pembangunan pariwisata yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru seperti kerusakan lingkungan, komersialisasi budaya, serta marginalisasi masyarakat lokal.

Baca juga: Kemewahan, Kekuasaan, dan Sensitivitas Sosial

Dalam konteks inilah pemikiran Habermas menjadi relevan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi teori kritis yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, komunikasi, dan demokrasi dalam masyarakat modern.

Melalui gagasan tentang tindakan komunikatif dan ruang publik. Memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan publik termasuk kebijakan pariwisata seharusnya dirumuskan dalam masyarakat demokratis.

Sekaligus mengingatkan bahwa masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang bebas konflik, melainkan masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang rasional dan terbuka.

Dalam pemikirannya, Ia membedakan dua jenis rasionalitas yang membentuk tindakan manusia dalam masyarakat modern.  

Rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental adalah bentuk rasionalitas yang berorientasi pada efisiensi, kalkulasi keuntungan, serta pencapaian tujuan tertentu secara efektif. 

Rasionalitas ini mendominasi dunia ekonomi, birokrasi, dan pasar. Masyarakat dan kebijakan publik yang sehat tidak lahir dari kebungkaman yang dipaksakan atau nihilnya konflik, melainkan dari kemampuan sebuah masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui komunikasi yang rasional, diskursif, setara, dan bebas dari dominasi.

Rasionalitas instrumental adalah warisan dari rasionalisasi dunia modern yang sebelumnya telah didiagnosis oleh Max Weber (1864-1920).