Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya Jokowi angkat bicara soal polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman beber beda dengan Anies Baswedan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Jubir Fadjroel Rachman akhirnya buka suara soal Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pernyataan Jokowi soal mengutamakan kesehatan di atas ekonomi.

Namun, Fadjroel Rachman menjelaskan yang dimaksud Presiden berbeda dengan PSBB yang akan diterapkan kembali oleh Anies Baswedan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) jilid II mendapat sorotan dari banyak kalangan, termasuk pemerintah pusat.

Hal ini juga menandakan beda pandangan soal PSBB pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.

• Refly Harun Bocorkan Kenapa Menteri Jokowi Sorot PSBB Anies? Beber Ekonomi Nyungsep Sebelum Covid-19

• Siap-siap, 15 September Ponsel BM akan Diblokir Pemerintah, Cara Cek IMEI, Khusus iPhone Berbeda

• Kasus Covid-19 Lebih 200 Ribu, Indonesia Dikucilkan 59 Negara, Masukan Demokrat Dicueki Pemerintah

• Langsung Berhasil, Petunjuk Baru yang Berulang Kali Gagal Daftar Kartu Prakerja, Cek NIK dan KK

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, sebut Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas ( PSBMK) lebih efektif menekan penyebaran Virus Corona ( covid-19)..

Hal itu menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Jokowi menyampaikan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa bahwa penerapan PSBMK lebih efektif.

"Beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi covid-19, PSBMK lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," ujar Fadjroel kepada wartawan, Jumat (11/9).

Saat ini kenaikkan kasus positif covid-19 di sejumlah daerah masih terus terjadi.

Salah satunya adalah DKI Jakarta yang sedang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran 1.000 kasus per hari.

Lonjakan tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total.

Bila mengacu pada aturan PSBB sebelumnya, berarti seluruh kegiatan akan kembali berhenti dan hanya dikecualikan untuk 11 sektor esensial.

Langkah tersebut dinilai tepat oleh Anies untuk menjaga penyebaran covid-19.

• Dampak Serius PSBB Jakarta, Indonesia Dipastikan Resesi, Alasan Ekonom Indef Dukung Keputusan Anies

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," terang Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi berdasarkan data Satgas Penanganan covid-19, Jumat (11/9) terdapat 210.940 kasus positif.

Berdasarkan angka itu sebanyak 51.635 kasus positif berada di Jakara.

Sementara untuk penambahan kasus harian terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 964 kasus berasal dari Jakarta.

• Waketum Kadin Bela PSBB Anies Baswedan, Ponakan Jusuf Kalla Bocorkan Kapasitas RS di Jakarta Terkini

Respon Geisz Chalifah

Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu bukan tanpa alasan.

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

• Batal Ditransfer Pekan Ini, Menaker Beri Kepastian Baru Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya.

• Anies Baswedan Disorot, Rocky Gerung Bereaksi, Beber Sikap Airlangga Hartarto Bukan Pemikiran Jokowi

Dalam kesempatan itu, Geisz menjawab soal Anies disebut mendahului pemerintah pusat lantaran tidak mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya," tegasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Berbeda Pendapat dengan Anies Baswedan soal PSBB, Jokowi Sebut PSBMK Lebih Efektif, https://wow.tribunnews.com/2020/09/12/berbeda-pendapat-dengan-anies-baswedan-soal-psbb-jokowi-sebut-psbmk-lebih-efektif?page=all.