Mahasiswa Melihat PHK Massal di PT CAK jadi Contoh Akibat Disahkannya Omnibus Law

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Para pendemo yang tergabung dengan Aliansi Gerakan Buruh Menuntut Keadilan (GBMK) berdemo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (6/10/2020).

Mereka menuntut keadilan para buruh PT. CAK yang di PHK sepihak, sekaligus menuntut agar UU Cipta Kerja Omnibus Law dicabut kembali.

Pada demo kali ini para mahasiswa pun turut menyuarakan suara terhadap keadilan kaum buruh.

Alfons yang tergabung dengan DPC GMNI Samarinda mengatakan nasib para buruh dari perusahaan tersebut cukup memperhatikan.

Baca Juga: Jadwal Penerapan Sanksi Tidak Pakai Masker di Samarinda, Pelanggar akan Disidang Yustisi

Baca Juga: Masih Zona Orange Covid-19, Jam Malam di Balikpapan Masih Berlaku

Baca Juga: Cara Bikin Tubuh Tetap Bugar Selama WFH Kala Pandemi Corona ala Lembaga Anti Doping Indonesia

Bahkan ia melihat dengan disahkannya omnibus law ini menambah kesengsaraan kaum buruh yang di PHK oleh PT. CAK tersebut.

Ia meminta agar pemerintah segera bertindak terkait PHK sepihak perusahaan tersebut.

Belum lagi ketidakjelasan perusahaan dalam memecat kaum buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

"Kami ingin Bertemu Gubernur Isran Noor atua wakil Hadi.bagaimana mendorong Dinas tenaga kerja Kalimantan Timur dan Kami meminta PT. Citra Agro Kencana menyelesaikan kasus ini. Satu bulan buruh terluntang lantung di kantor Dinas tenaga kerja Kaltim," kata Alfons.

Sementara itu Kardiono Cipta selaku presiden BEM KM Unmul meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan Buruh.

Sekaligus ia meminta pemerintah melindungi hak kaum buruh.

"Prosesnya hari ini di Kutai Barat adanya PHK. Bahkan dengan adanya undang-undang yang justru mencederai hak para buruh itu sendiri," ucapnya.

"Disini kami mengharapkan adanya peran pemerintah, peran negara untuk menjembatani untuk melindungi hak-hak buruh itu sendiri," pungkas pemuda dengan sapaan Dio ini.

Setelah itu beberapa mahasiswa berorasi secara bergantian. Bahkan beberapa mahasiswa pun Mengadang mobil SUV plat merah.

"Mobil ini dari uang rakyat. Kami minta suaranya Pak," seru mahasiswa sembari mengadang mobil tersebut.

Bahkan beberapa mahasiswa menaiki Mobil tersebut. Bahkan ada mahasiswa yang duduk di atas kap mobil. Suasana semakin memanas.

Bahkan ada yang menggoyangkan mobil agar pengemudi serta penumpang di dalam segera keluar.

"Tetap kondusif tetap kondusif," seru beberapa mahasiswa yang mencoba menenangkan kondisi. Akhirnya mobil tersebut diperbolehkan lewat. Mahasiswa pun mengadang mobil lain di dekat gedung BI yang bersebelahan dengan gedung kantor Gubernur Kaltim.

Sehingga Polisi pun mengatur kendaraan agar lalulintas tetap kondusif. Hingga berita ini diturunkan para pendemo masih berada di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Perusahaan Hanya Beri Pesangon 19 Kali

Di UU Cipta Kerja Omnibus Law, perusahaan hanya beri pesangon 19 kali, bandingan UU Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja yang merupakan salah satu bagian Omnibus Law menjadi perbincangan.

Bahkan, buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes disahkannya UU Cipta Kerja.

Selain soal libur, soal pesangon yang dinilai lebih rendah dibandingkan di UU Ketenagakerjaan, jadi pasal kontroversial yang disorot.

Di dalam Undang-Undang (UU) Cipta kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020).

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah dan paling mendapat sorotan adalah mengenai pesangon.

• Dikabulkan Pengadilan, Jerinx Tak Sabar Temui Ketua IDI Bali, Bikin Dia Dipenjara, Mata Jendela Hati

• Relawan Jokowi Benarkan Akan Laporkan Najwa Shihab ke Polisi, Terkait Wawancara Kursi Kosong Terawan

• Dipolisikan Relawan Jokowi, Azas Tigor Nilai Najwa Shihab Sudah Disanksi Soal Wawancara Kursi Kosong

• TRANSFER Liga Italia, Putuskan Gabung Juventus, Buruan Utama AC Milan Diserang, Dianggap Bodoh!

Pasalnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja menjadi sebesar 25 kali upah.

Terdiri atas 19 kali upah bulanan buruh, serta 6 kali Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP).

Adapun di dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003, besaran nilai maksimal pesangon yang bisa didapatkan buruh mencapai 32 kali upah.

Di dalam UU tersebut dijelaskan, untuk masa kerja delapan tahun atau lebih, maka besaran pesangon yang didapatkan sebesar sembilan bulan upah.

Selain itu, untuk pekerja dengan masa kerja 24 tahun akan lebih, akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah.

Ditambah lagi, terdapat klausul lain yang menjelaskan, bila pekerja mengalami PHK karena efisiensi, dirinya berhak atas uang pesangon dengan nilai dua kali dari yang sudah ditentukan.

Sebagai ilustrasi, seseorang dengan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 4,2 juta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah selama 8 tahun lebih 4 bulan.

Pasalnya, perusahaan tempat ia bekerja mengalami efisiensi.

Maka, bila mengacu pada UU Ketenagakerjaan, besaran pesangon yang didapatkan sebesar sembilan bulan upah.

Lalu, karena pekerja yang bersangkutan mengalami PHK karena efisiensi, jumlah pesangon yang diberi dikali dua, yakni sebesar 18 bulan upah.

• Kunci Jawaban Belajar Dari Rumah TVRI Kelas 4-6 SD, Selasa 6 Oktober 2020, Jaring-jaring Makanan

Pekerja juga akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

Untuk masa kerja enam tahun tetapi kurang dari sembilan tahun, maka besaran uang penghargaan masa kerja sebesar tiga bulan upah.

Dengan demikian, jumlah pesangon yang dikantongi akan 21 kali gaji upah, atau sebesar Rp 88,2 juta.

Sementara di UU Cipta Kerja, pasal mengenai tambahan pesangon yang didapatkan pekerja bila perusahaan melakukan efisiensi dihapus.

• TERKUAK! Motif dan Alasan Relawan Jokowi Laporkan Najwa Shihab ke Polisi Hingga Somasi Trans7

• Alasan Relawan Jokowi akan Laporkan Najwa Shihab ke Polisi Terkait Wawancara Kursi Kosong Terawan

Berikut rincian nilai pesangon dan uang penghargaan kerja yang didapatkan buruh atau pekerja bila mengalami PHK dalam UU Cipta Kerja: Uang pesangon

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

• Skema Total Football Juventus Jadi Lebih Sempurna, Pirlo Ganti Formasi Lama, Duet Chiesa Dybala

• AC Milan Tutup Bursa Transfer Dengan Nasib Tragis, Stefano Pioli Dibuat Pusing Soal Lini Pertahanan

Uang penghargaan masa kerja

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pesangon PHK Jadi Hanya 25 Kali Upah di UU Cipta Kerja, Simak Perhitungannya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/06/090100926/pesangon-phk-jadi-hanya-25-kali-upah-di-uu-cipta-kerja-simak-perhitungannya?page=3.

(Tribunkaltim.co/Jino Prayudi Kartono)