Anggota TNI 100 Persen Netral di Pilkada Bontang, Dandim: Jaminannya Saya!

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Integritas lembaga negara diuji saat kontestasi politik berlangsung. Netralitas jadi tema besar di setiap penyelenggaran Pemilu baik di tingkat pusat hingga ke daerah.

Termasuk Pilkada Bontang, tak hanya ASN yang dituntut netral dan tak terlibat dalam politik praktis.

TNI-Polri sebagai lembaga yudikatif juga dituntut terhindar dari keberpihakan politik.

Dandim 0908 Bontang, Letkol Arh Choirul Huda menyatakan prajurit TNI di Bontang netral.

Tak ada keberpihakan di Pilkada Bontang.

Bahkan ia menjaminkan dirinya sendiri saat diwawancarai Tribun Kaltim.

Baca juga: Hanya Satu Paslon, Debat Publik di Pilkada Kukar Fokus Pendalaman Visi dan Misi

Baca juga: Zairin Zain Akui Tidak Pernah Bagi-bagi Sembako Selama Masa Kampanye, Tidak Pernah ke Jl AM Sangaji

"Jaminannya saya. 100 persen kita netral. Tak memihak salah satu paslon," ujarnya.

Menurutnya, TNI cukup mengawal jalannya tahapan Pilkada Bontang sampai selesai.

Bersinergi dengan Polres Bontang.

"Kita mengawal masyarakat untuk memilih calon pemimpin Bontang yang terbaik. Dengan visi misi yang mereka canangkan," ungkapnya.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam membenarkan adanya teguran Kemendagri yang dilayangkan kepada pemerintah Kota Bontang baru-baru ini.

Teguran tersebut meminta agar kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN Pemkot Bontang di Pilkada.

"Ya, terus terang kami panggil bu sekda. Terkait ada laporan dari Kemendagri tentang ASN tak netral. Akan ditindaklanjuti dengan bu Sekda," katanya.

"Memang ada ASN, yang tak saya sebutkan namanya. Terindikasi adanya ketidaknetralan," sambung Andi Faiz, sapaan akrabnya.

Memang ASN jadi bagian yang harus netral dalam penyelenggaraan kontestasi politik di daerah.

"Tapi itu dalam hal yang bukan prinsip (menurut Andi Faiz). Kami DPRD menilai bukan dalam kapasitas, ya, tapi dalam konteks ASN harus netral itu wajib. Ada (Pemda) Bontang, Samarinda, juga Makassar kena," ungkapnya.

Baca juga: NEWS VIDEO Bawaslu Samarinda Diberikan Waktu Sepekan untuk Menelusuri Pembagian Sembako

Baca juga: Sudah Bisa Diklaim, Dapatkan Token Listrik Gratis November 2020, Klik www.pln.co.id atau WhatsApp

Selain memberikan penekanan kepada ASN, politisi Golkar ini juga meminta agar penyelenggara dan pengawas Pemilihan juga netral.

Pun dengan pengaman Pemilihan, yakni TNI-Polri yang juga dituntut tak berpihak kepada salah satu pasangan calon yang berlaga.

"Kami meminta, bukan hanya jajaran pemerintah, ASN, termasuk penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pengaman Pemilu TNI-Polri bersikap netral. Menjadi penengah di antara masyarakat, tak berpihak di kiri dan kanan paslon," harapnya.

"Hasil Pilkada kita harapkan merupakan hasil yang demokratis dan diharapkan masyarakat kota Bontang," tambahnya.

(Tribunkaltim.co/Fachri)