Camat Bontang Utara Kaget Ada Perusahaan Masuk Daftar Hitam Kerjakan 26 Proyek OPD
Daftar hitam CV AJ tak dijangkau “radar” Kecamatan Bontang Utara, Padahal, 26 proyek CV AJ diindikasi dari program Produta yang ada di wilayah Kecama
Penulis: Ismail Usman |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Daftar hitam CV AJ tak dijangkau “radar” Kecamatan Bontang Utara.
Padahal, 26 proyek CV AJ diindikasi dari program Produta yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara.
Produta itu adalah Program Dua Ratus Juta dari Pemerintah Kota Bontang yang menyasar 500 RT dari seluruh kelurahan, dengan proses penganggaran melalui kecamatan.
Pelaksana tugas (Plt) Camat Bontang Utara, Chahyo Hadi Wichakso saat dikonfimasi mengaku, jika CV AJ melakukan pekerjaan di OPD dia pimpin.
Namun, ia tak mengetahui pasti, jika CV AJ masuk dalam daftar hitam di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bontang.
Baca juga: Dapat Puluhan Proyek OPD Walau Masuk Black List Pemkot Bontang, Kepala ULP Ngaku Belum Cek
Baca juga: Ekonomi Kaltim Diperkirakan Tumbuh Positif pada 2021, Didorong Pembangunan Proyek Strategis
Baca juga: Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Tegaskan Proyek MYC tak Masuk Dalam APBD 2021, Beberkan Alasannya
“Saya nggak tau. Nanti saya cek,” tutur Chahyo dihubungi melalui telpon seluler, Jumat (4/12/2020).
Bahkan, dia juga tidak mengetahui jenis-jenis pekerjaan CV AJ yang ada di wilayahnya.
“Saya juga belum tau itu. Nanti saya cek list jenis pekerjaanya,” ungkap Chahyo.
Chahyo menegaskan, jika CV AJ nanti terbukti melanggar maka pihaknya akan menyerahkan ke Inspektorat.
“Nanti kita cek dulu. Tapi kalau memang ada pelanggaran nanti kita serahkan keputusannya kepada yang lebih berwenang,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, masuk dalam daftar catatan hitam Pemerintah Kota atau Pemkot Bontang, tak menghalangi CV AJ mendapat pekerjaan.
Dari penelusuran media ini, terpampang jelas dalam laman Menukil e-finance.bontangkota. go.id, CV AJ mendapat 27 proyek tanpa lelang alias penunjukan langsung.
Bahkan, ada 26 proyek dalam satu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD), dengan nilai anggaran bervariatif.
Mulai Rp 3 Juta, sampai tertinggi Rp 35,9 Juta.
Baca juga: Antisipasi Pemilih Gelap di Pilkada Bontang, KPU Minta Pengurusan e-KTP Prioritaskan Warga di DPT
