GMNI Samarinda Serukan Pemenang Pilkada, Transparan Kelola Uang, Pro Lingkungan dan tak Intoleransi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Cabang Samarinda menyerukan kepada pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur untuk berani transparan dalam mengelola keuangan daerah, bebas dan berani berantas korupsi, pro terhadap lingkungan, dan melawan intoleransi dalam mewujudkan semangat kebhinekaan.

"Rakyat bahkan punya hak penuh untuk melakukan kontrol, mengkritisi hingga menagih janji-janji kampanye politik saat nanti ketika siapapun paslon (pasangan calon) yang akan terpilih dalam ajang Pilkada serentak di Kaltim," kata Ketua GMNI Samarinda Yohanes Richardo Nanga Wara, Rabu, 9/12/2020.

Jika para paslon nantinya tidak mampu merealisasikan janji program-program manisnya, kata Richardo, maka akan dikatakan gagal dalam memimpin.

Para paslon yang terpilih harus segera menyerap suara aspirasi rakyat tanpa pandang bulu, harus terjun bersama rakyat dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan rakyat itu sendiri.

Baca juga: Pesta Demokrasi Pilkada 2020 Melalui Demontrasi yang Digawangi DPC GMNI Kutim

Baca juga: GMNI Kaltim Beri Rapor Merah Kepada DPRD Kaltim di Tahun Pertama Duduk di Karang Paci

"Bukan kebijakan yang lahir dari keinginan atas penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas hak rakyat," kata dia.

Tentu saja pemilu bisa menjadi penentu nasib rakyat, lanjutnya, namun rakyat tidak boleh menitipkan nasibnya di kolom suara penentu.

Rakyat mesti memilih pemimpin secara analisis, track record atau rekam jejak masing pasangan calon yang punya prestasi, yang punya kemampuan, yang memiliki tanggung jawab agar tidak sekedar mengobral janji, memilih yang visioner.

Baca juga: Tolak Paket Omnibus Law, GMNI Samarinda Gelar Aksi di Simpang Empat Mal Lembuswana

Baca juga: GMNI Kaltim Sebut Kaum Buruh Tengah Hadapi Ancaman Serius

Baca juga: Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian Diskusi Bersama GMNI Kaltim, Beberkan Hikmah dari Pandemi Corona

Dilema dalam Pemilu, hal ini dikarenakan angka golput tiap kalinya tidak menurun akan tetapi angka golput semakin meningkat hal ini juga merupakan krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin saat ini.

"Belum lagi di tengah situasi Pandemi covid-19 yang sulit untuk masa berkerumun, yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020," kata Richardo.

(TribunKaltim.co/Sapri)