Rocky Gerung Beber 30 Persen Menteri Tak Dibutuhkan Saat Covid-19, Sorot Menparekraf Sandiaga Uno

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo ( Jokowi) seharusnya merampingkan Kabinet Indonesia Maju.

Diketahui, belum lama ini Jokowi melakukan reshuffle 6 Menteri sekaligus.

Rocky Gerung berpendapat, ada 30 persen Kementrian yang tak diperlukan di masa pandemi covid-19.

Satu diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) yang kini dijabat Sandiaga Uno.

Menurut Rocky Gerung, kerja Menparekraf menjadi paradoks di masa pandemi Virus Corona.

Di satu sisi Pemerintah terus mengimbau orang untuk di rumah, di sisi lain Menparekraf ditugasi mempromosikan pariwisata.

Baca juga: Terjawab Alasan BPOM Belum Izinkan Sinovac Disuntikkan, Vaksin Virus Corona Sudah Didistribusikan

Baca juga: 22 Juta Usaha Mikro Belum Terima, BLT UMKM Lanjut 2021, Login eform.bri.co.id/bpum Dapat Rp 2,4 Juta

Baca juga: Reaksi Nobu Saat Ditanya Masih Berhubungan dengan Gisel, MYD Minta Maaf, Termasuk ke Gading Marten?

Baca juga: Segera Cek Rekening BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Januari, Belum Dapat? Login bantuan.kemnaker.go.id

Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut setidaknya ada 30 persen menteri yang tidak dibutuhkan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Rocky Gerung mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo ( Jokowi) bukan hanya melakukan reshuffle.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (4/1/2021).

"Kan kabinet kemarin direshuffle, itu mustinya di-resizing, di atur ulang sizenya, dibikin ramping kabinet itu," ujar Rocky Gerung.

"Mungkin 30 persen menteri tidak diperlukan dulu, kan Presiden bisa lakukan itu," ungkapnya.

Di dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, Rocky Gerung mengakui keputusan untuk merampingkan kementerian tidak melanggar Undang-undang.

"Itu tidak melanggar Undang-undang, walaupun Undang-undang bilang harus ada kementerian.

Tapi keadaan darurat perpolitikan birokrasi bisa dipakai dasar yang sama," kata Rocky Gerung.

Menurutnya, banyak kementerian yang tidak bisa bekerja lantaran bidangnya terdampak pandemi.

Dengan begitu, Rocky Gerung menilai hanya pemborosan anggaran.

Dirinya menambahkan bahwa anggaran tersebut lebih tepat dialihkan untuk penanganan langsung pandemi Covid-19.

"Efisiensi itu bisa dipakai misalnya untuk subsidi warteg-warteg sekarang yang terpaksa jual lebih mahal tahu tempe," ungkapnya.

Baca juga: Update Liga Italia, Jelang Lawan AC Milan, Juventus Dilanda Ketakutan, Pirlo Belum Temukan Solusi

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai ada pemikiran yang keliru dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi di tengah kondisi darurat.

"Paket kebijakan itu tidak dibuat dengan prediksi sosial yang tepat.

Dianggap public policy itu adalah kebijakan anggaran, bukan, public policy adalah kebijakan sosial," terangnya.

"Karena itu variabel sosial harus mendahului variabel makro ekonomi di dalam perencanaan," pungkasnya.

Baca juga: Roy Marten Bocorkan Jadwal Kepulangan Gading Marten & Gempi, Gisel Enggan Bertemu Nobu di Polda?

Sorot Aksi Risma Turun ke Jalan

Menteri Sosial Tri Rismaharini terus menjadi sorotan dan perbincangan.

Sejak dilantik pada Rabu (23/12/2020) lalu, Risma langsung menunjukkan kinerjanya sebagai Mensos, terbaru adalah turun ke jalan menemui pemulung yang tinggal di bawah fly over.

Melihat kondisi tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan tanggapan berbeda.

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Rabu (30/12/2020), dirinya menyebut bahwa Risma tidak perlu melakukan hal seperti itu.

Baca juga: Update Kasus Bansos Juliari Batubara, KPK Panggil Staf Perusahaan, Nasib Stritex Pembuat Goodie Bag?

Meski mengakui bahwa hal itu merupakan gaya kepemimpinan Risma saat masih menjadi Wali Kota Surabaya, Rocky Gerung mengatakan tidak perlu lagi dilakukan setelah menjabat sebagai menteri.

Karena menurutnya, sebagai seorang menteri maka tugasnya adalah membuat dan mengatur kebijakan publik atau lebih bersifat konseptual bukan kontekstual.

"Itu kan sesuatu bawaan dari Bu Risma ingin selalu mengatur hal yang konkrit," ujar Rocky Gerung.

"Padahal sebetulnya menteri itu dia mengatur kebijakan bukan hal yang ada di jalan," jelasnya.

"Wali kota iya, menteri kan tidak."

Oleh karenanya, Rocky Gerung menilai kurang tepat ketika menteri lebih banyak bertugas secara kontekstual dengan turun di lapangan.

"Menteri itu enggak boleh begitu, dia mesti hasilkan public policy bukan mengatur publik," kata Rocky Gerung.

Lebih lanjut, dirinya justru meminta kepada Risma supaya lebih fokus untuk membereskan birokrasi di Kementerian Sosial (Kemensos) ketimbang harus turun ke jalan.

Apalagi semenjak adanya kasus suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menyeret menteri sebelumnya, Juliari Batubara sebagai tersangka.

Baca juga: Bursa Transfer Liga Italia AC Milan Selangkah Lagi Dapatkan Simakan, Paolo Maldini Tumbalkan Kalulu?

"Yang dia musti beresin itu bukan gorong-gorong Jakarta tetapi arsip-arsip di bawah meja birokrasi Depsos, koridor-koridor di Depsos tempat ngatur-ngatur transaksi," ungkapnya.

"Itu yang musti diberesin sama Risma," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Sebut 30 Persen Menteri Tak Dibutuhkan, Rocky Gerung Minta Jokowi Rampingkan: Tidak Melanggar UU, https://wow.tribunnews.com/2021/01/05/sebut-30-persen-menteri-tak-dibutuhkan-rocky-gerung-minta-jokowi-rampingkan-tidak-melanggar-uu?page=all.