Virus Corona

Jokowi Dapat Vaksin Pertama, Herdiansyah Hamzah Keras Menanggapi Ancaman Sanksi dari Wamenkum HAM

Herdiansyah Hamzah (Castro) menanggapi ancaman bagi yang menolak disuntuik vaksin yang disampaikan Wamenkum HAM Edward Omar Sharif

KOMPAS.COM/TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNKALTIM.CO
Presiden RI Joko Widodo merupakan orang pertama di Indonesia yang mendapatkan dosis vaksin Covid-19 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/1/2021) pagi. Ini sekaligus menandai pelaksanaan vaksin bagi ratusan juta rakyat di seluruh Indonesia. Insert adalah Herdiansyah Hanafiah dari FH Unmul, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif. 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden RI Joko Widodo mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/1/2021) pukul 10.00 WIB. Ia menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi Sinovac itu. Ini sekaligus menandai dimulainya vaksinasi bagi ratusan juta rakyat Indonesia.

Dilansir dari Kompas TV yang melakukan siaran langsung atas peristiwa itu, pihak Istana telah menunjuk dokter kepresidenan untuk menyuntikkan vaksin tersebut. Ia adalah Prof Dr Abdul Mutalib (FKUI) yang juga Wakil Ketua Dokter Kepresidenan.

Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin pertama Covid-19 buatan Sinovac pada Rabu (13/1/2021) di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin pertama Covid-19 buatan Sinovac pada Rabu (13/1/2021) di Istana Merdeka, Jakarta. (tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden)

Presiden pun mengikuti prosedur yang berlaku. Antara lain data diri guna mencocokan identitas, dicek tekanan darahnya, dan ditanya riwayat kesehatannya seperti jantung, ginjal, dan diabetes. Setelah itu vaksin disuntikkan di bahu kirinya.

Pemeriksaan tekanan darah dilakukan guna memastikan keamanan dalam vaksinasi. Presiden juga mendapatkan kartu tanda vaksinasi. Kartu ini akan diperlihatka ketika dilakukan pemberian dosis vaksin kedua, 14 hari setelah pemberian dosis pertama.

Setelah proses vaksinasi, Presiden menuju ruang tunggu untuk peninjauan selama 30 menit. Dalam masa itu akan dilihat bila terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sejauh itu, tidak menunjukkan gejalan kejadian pasca-imunisasi.

Sebelum menjalani vaksin perdana, Jokowi juga menyebut pemerintah menyiapkan vaksin bagi 182 juta rakyat Indonesia. Mengingat vaksin perlu dilakukan dua kali, maka pemeritah menyediakan dosis dua kali lipat atau 364 juta dosis vaksin.

Selain Jokowi, terdapat pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan divaksinasi hari ini. Selain Budi ada pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis yang mendapatkan vaksinasi. Ada pula tokoh yang ikut mendapatkan vaksiansi perdana dari asosiasi profesi dan tokoh agama. Antara lain adalah Ketua PB IDI Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan tokoh dari PB NU.

Ancaman Sanksi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharif Hiariej.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharif Hiariej. (TRIBUNNEWS.COM)

Namun sebagian orang selama ini merasa was-was dengan keamnan vaksin, sehingga mereka menolak divaksin.

Padahal, ada ancaman hukuman pidana dan denda bagi masyarakat yang menolaknya. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharif Hiariej. (TRIBUNNEWS.COM)
"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI sebagaimana dikutip Kompas.com, Sabtu (9/1/2021).

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Pernyataan Wamen Hukum dan HAM ini seketika menuai kontroversi di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya apakah benar akan dijatuhi hukuman dan atau denda jika menolaknya. Bagaimana pengamat hukum melihat hal ini?

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved