Ketua DPRD Malinau Minta Masyarakat Dilibatkan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU- Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menilai aspirasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Malinau.

Khususnya bagi instansi dan penyelenggara pemerintahan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan publik.

"Kami kira masyarakat paling paham tentang kualitas layanan, jadi harus dilibatkan dalam upaya transparansi dan meningkatkan pelayanan publik," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Kembali Tiba di Kaltim, Balikpapan Gelar Vaksinasi Massal Akhir Pekan, Ini Lokasinya

Baca juga: PT Pelindo IV Digeledah Kejari Balikpapan, Terungkap Jadi Pemegang Saham PT KKT

Sejalan dengan usulan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara, Ping Ding menuturkan pencanangan zona integritas harus ditindaklanjuti.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang paling utama karena berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Sesuai pernyataan Kepala ORI Kaltara tadi, pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga aspek ini kita nilai paling penting," katanya.

Ping Ding menjelaskan penjaringan aspirasi masyarakat tidak kalah penting dalam langkah pencanangan zona integritas.

Baca juga: Kejari Balikpapan Sudah Amankan Puluhan Dokumen Terkait Kasus PT Kaltim Kariangau Terminal

Baca juga: BREAKING NEWS 7.680 Botol Vaksin Sinovac Tiba, Disimpan di Gudang Pendingin yang Dijaga Ketat Brimob

Menurutnya, sebagai pihak yang dilayani, masyarakatlah yang paling paham tentang jenis-jenis pelayanan yang baik.

Sebagai orang nomor satu di institusi DPRD, Ping Ding menyampaikan harapan agar seluruh institusi di Kabupaten Malinau punya komitmen sama, yakni mewujudkan Kabupaten Malinau sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

"Sebagai perwakilan rakyat, kami berharap semua institusi punya komitmen yang sama agar Kabupaten Malinau bebas korupsi dan memberikan pelayanan prima," ucapnya.

Soal Pencanangan Zona Integritas, Kepala Ombudsman RI Kaltara Ingatkan Jangan Cuma Sekadar Lipstik

Diberitakan sebelumnya, pencanangan zona integritas merupakan komitmen instansi untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Zona integritas meliputi peningkatan kualitas sejumlah aspek, di antaranya kualitas layanan publik dan manajemen SDM.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara, Ibramsyah Amiruddin mengatakan zona integritas bukan bualan semata.

Baca juga: Walikota Rizal Effendi Sebut Kasus Covid-19 di Balikpapan akan Melonjak, Angkanya Bisa 2 Kali Lipat

Baca juga: Mantan Bupati Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Dicabut Hak Politiknya, Bayar Uang Pengganti

Menurut dia, zona integritas seringkali dijadikan pemanis bibir dan tidak lebih dari bualan dan formalitas belaka.