Walikota Balikpapan Rizal Effendi Bakal Beri Sanksi kepada ASN yang Tidak Mau Divaksin Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Walikota Balikpapan, Rizal Effendi dengan tegas menyatakan akan memberi sanksi bagi ASN yang tak mau di vaksin Covid-19.

Vaksinasi ini wajib bagi seluruh OPD. Ia menekankan seluruh OPD wajib melakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan.

Apalagi OPD yang bergerak dibidang pelayanan publik. Tak segan, Rizal bakal menegur hingga menjatuhi sanksi bagi yang tak mau di vaksin.

"Harus, wajib. Kalau tidak mau akan kita beri teguran dan sanksi," tegas Rizal Effendi kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Diusulkan Rp 152 M untuk 4 Rumah Sakit di Bontang

Rizal mengakui, sejumlah pejabat tidak ikut divaksin lantaran ada yang baru sembuh dari Covid-19 hingga sedang tidak enak badan.

Sehingga mereka pun diberi kesempatan untuk melakukan vaksin pada jadwal berikutnya.

"Yang lainnya harus diperiksa dulu kalau kondisinya baik harus divaksin, tidak pakai alasan," terangnya.

Baca juga: NEWS VIDEO Kilas Balik Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pengumuman Pertama oleh Presiden Jokowi

Pelaksanaan vaksinasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah dilakukan pada akhir pekan lalu.

Saat ini, pemerintah kota tengah melanjutkan jadwal vaksinasi terhadap para ASN lain yang bertugas sebagai pelayan publik.

Rizal berujar apabila terdapat ASN yang telah hadir namun gagal divaksin lantaran hasil screeningnya tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Polres Kukar Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Selama 3 Hari untuk 400 Personel

Maka ia menyarankan agar melakukan penjadwalan ulang ketika kondisi tubuh telah membaik.

"Kecuali dia tidak memenuhi syarat screeningnya, misalnya tekanan tinggi atau punya penyakit yang berat," pungkasnya.

Hati-hati Gejala Long Covid

Berita sebelunya. Alumni atau penyintas Covid-19 nampaknya perlu waspada terhadap gejala tejadinya Long Covid.

Kondisi atau gejala tersebut bisa saja muncul setelah pasien dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab test negatif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty membenarkan adanya kondisi tersebut.

Menurutnya, ada banyak gejala Long Covid. Namun yang paling sering dijumpai adalah nafsu makan berkurang.

"Gejala Long Covid itu banyak. Salah satunya nafsu makan berkurang, sehingga mungkin rambut jadi rontok," katanya, Selasa (2/3/2021).

Wanita yang kerap disapa Dio ini menjelaskan, kondisi tersebut rupanya turut dirasakan salah satu kepala OPD di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan yang kehilangan nafsu makan usai sembuh dari Covid-19.

“Kepala Bappeda kehilangan nafsu makan cukup lama, sehingga berat badannya turun 8 kilogram. Jadi pengaruhnya di saluran cerna,” bebernya.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Balikpapan itu menambahkan, gejala Long Covid bisa bertahan lima sampai 12 Minggu.

“Setelah itu kita lihat dia akan baik kembali,” tuturnya.

Dio menjelaskan, apabila seorang penyintas mengalami gejala Long Covid, jika yang bersangkutan kehilangan nafsu makan, pasti akan berpengaruh ke hal lain.

“Itu akan berpengaruh ke yang lainnya. Kepala Bappeda sekarang kurus banget. Berat badannya turun drastis,” ucapnya.

Terpisah, Tim medis di Embarkasi Haji Balikpapan, dr. Agus Iriansyah membeberkan gejala yang paling umum dirasakan.

Kebanyakan, gejala yang dialami berupa sering sakitnya kepala, tidak bisa tidur, badan nyeri hingga tak bertenaga.

Sehingga penyintas atau alumni Covid-19 pun harus menjaga aliran darah tetap lancar meski telah dinyatakan sembuh dari virus Corona.

"Salah satu caranya dengan berolahraga, jalan kaki selama setengah atau satu jam pada pagi dan sore. Kemudian jangan sampai stres,” tandasnya.

4 Jenis Merk Vaksin Corona yang Dilarang

Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty menjelaskan aturan baru terkait vaksinasi Covid-19.

Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi, pemerintah mulai mengizinkan pembelian vaksin untuk masyarakat umum.

Vaksin mandiri merujuk pada peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 10 tahun 2021, tentang kebijakan vaksinasi gotong royong.

"Intinya dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, maka proses vaksinasi harus diperbanyak," ujarnya, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Pengetatan Covid-19 Jalur Darat, Dinas Perhubungan Berau akan Bicarakan dengan Satgas

Salahsatu caranya dengan menambah program vaksinasi gotong royong, yang bisa diorder dalam waktu dekat.

Namun, wanita yang kerap disapa Dio itu mengatakan, pembelian vaksin gotong royong tetap melalui perusahaan Bio Farma.

Selain itu, vaksinasi gotong royong itu pun memiliki ketentuan tersendiri, yang wajib diperhatikan oleh masyarakat umum.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung, Meski Rindu Liburan, Indah Ayu Tunda Kunjungi Ayah di Jakarta

Diantaranya, tidak boleh menggunakan merek yang telah dibeli atau diadakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

"Jadi vaksinasi mandiri bukan bermerek Sinovac, AstraZeneca, bukan Novavax dan juga bukan Pfizer. Saya juga belum tahu nanti merek apa yang akan keluar," urainya.

Baca juga: Kian Bertambah, 74 Pasien Covid-19 di Kutai Timur Berhasil Sembuh

Hal itu menurutnya untuk mencegah kecurigaan adanya pendistribusian dan jual beli vaksin dari pemerintah untuk vaksinasi mandiri.

Penulis Miftah Anggraini | Editor: Budi Susilo