SERU Mata Najwa Malam Ini Bahas Kisruh Partai Demokrat Lagi, Tema Kena Sorot! Live Streaming Trans7

@ananto_970: Woalahhh... Partai gurem saja pada ribut. Memenge gak ada tema berkelas lainnya apa?

Ada juga yang berkomentar menantang tim Mata Najwa untuk menghadirkan AHY dan Moeldoko secara langsung.

@bro_agoez: Tolong pak AHY dan pak MOel Undang , untuk berdebat secara langsung.

Bagaimanakan jalannya diskusi Mata Najwa edisi Rabu 10 Maret 2021?

Tonton siarannya melaui Live Streaming Trans 7 klik link di bawah ini:

LINK 1 KLIK DI SINI

LINK 2 KLIK DI SINI

LINK 3 KLIK DI SINI

Sebagai catatan, link Live Streaming Trans 7 Mata Najwa hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap perubahan jadwal sewaktu-waktu dan kualitas siaran.

Dugaan Ancaman Intel Polisi

Konflik Partai Demokrat makin memanas dan kian melebar.

Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan dugaan adanya ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah.

Benny menyebut, para pengurus Partai Demokrat di daerah dibujuk untuk mendukung KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang.

KLB itu digelar oleh kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

KLB kemudian menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah kapolres," tulis Benny di akun Twitter-nya.

"Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat monitor!" tulis dia lagi.

Reaksi Mabes Polri

Kepala Divis Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Polri akan mengecek informasi yang mengatakan bahwa ada dugaan ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah.

Ancaman itu bertalian dengan gelaran kongres luar biasa (KLB) yang digagas sejumlah eks kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kami cek dulu kebenarannya," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021).

Menurut Argo, tugas pokok anggota Polri sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menegaskan, anggota Polri tidak berpolitik.

"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas," ucap dia.

Argo pun mengatakan, jika kabar itu benar, anggota yang bersangkutan akan ditindak tegas.

Reaksi Menkumham

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deli Serdang," kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

"Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya," tegasnya.

Baca juga: NASIB Moeldoko Versi Pengamat: Cuma jadi Tumbal, Ada Agenda Terselubung di Balik Pembajakan Demokrat

Yasonna mengatakan, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat," ungkapnya.

Yasonna kembali memastikan bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Katanya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham.

"Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Minta Pengurus Demokrat versi KLB tak Disahkan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) angkat bicara perihal penetapan Moeldoko menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Andai Jokowi - SBY Sepakat, Moeldoko Bisa Didepak dari Kabinet, Pakar Bongkar Motif Rebut Demokrat

Baca juga: KLB Cuma Pembuka, Ferdinand Hutahaean Ungkap Gong Perang Sesungguhnya dalam Konflik Partai Demokrat

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.

"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.

"Juga insyaAllah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Ikut Terseret Konflik Partai Demokrat, Berikut Tanggapan Mabes Polri