Kubu Moeldoko Kecewa Pemerintah Dianggap Ikut Terlibat Konflik Internal Partai Demokrat

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat masih terus terjadi.

Kedua kubu saling klaim merupakan kepengurusan yang sah di Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui saat ini terdapat 2 kubu di Partai Demokrat.

Pertama kubu Moeldoko yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Suamatera Utara.

Sementara kubu lainnnya adalah kubu Agus Harimuti Yudhoyono (AHY).

Melansir Tribunnews.com Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Baca juga: Sinyal Bahaya AHY, Jhoni Allen Yakin Demokrat versi Moeldoko Disahkan Menkumham, Alasan Terkuak

Baca juga: Moeldoko Jadi Sorotan Usai KLB Partai Demokrat, Idham Azis Diisukan akan Jabat KSP di Kabinet Jokowi

Pihaknya menyayangkan tuduhan yang tak mendasar kepada pemerintah soal konflik internal partai tersebut.

"Kami sangat menyesalkan selama ini adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada pemerintah kita oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh pemerintah terlibat di dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

"Kami sangat menyayangkan itu, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai," jelasnya.

Muhammad Rahmad menyampaikan sudah ada aturan untuk menyelesaikan konflik internal di partai politik.

"Aturan cara menyelesaikan konflik internal partai sudah ada pakemnya," tegas dia.

Tudingan Amien Rais

Sebelumnya, politikus senior, Amien Rais menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah', Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais. (Tangkap Layar YouTube Amien Rais Official)
Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: SEMPAT Ricuh dengan Polisi, Massa Aksi Geruduk Markas DPP Demokrat & Blokade Jalan, Ingin Ketemu AHY

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla Kepada AHY yang Berseteru dengan Moeldoko Berebut Partai Demokrat, Singgung Golkar

Kemenkumham Periksa Berkas Demokrat versi KLB

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) kini sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses."

"Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," ujar seorang sumber di Kemenkumham, Selasa (16/3/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Sumber itu menyebut, Menkumham Yasonna Laoly akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/3/2021) besok.

"Bagaimana detilnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok (Rabu, hari ini)," ungkap dia.

Tak Terima Jokowi Diseret ke Kisruh Demokrat, Ali Ngabalin Balas Bambang Widjojanto

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespon ucapan kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto.

Ali Mochtar Ngabalin tak terima Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terus diseret-seret dalam kisruh Partai Demokrat.

Diketahui, Partai Demokrat kini terbelah 2 usai Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketum.

KLB ini membuat kubu Agus Harimurti Yudhoyono langsung bereaksi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Kuasa Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW).

Ngabalin menyebut pernyataan Bambang itu sudah menyesatkan masyarakat.

Sebelumnya, Bambang sempat menduga pemerintah mengakomodasi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Terkait hal itu, Ngabalin lantas mengaku jijik mendengar ucapan Bambang tersebut.

"Apa komentar saya atas permantaan saudara Bambang Widjojanto?," ujar Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Official iNews, Senin (15/3/2021).

"Saya bilang, lucu, geli dan jijik."

Ngabalin menyebut, tudingan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kudeta Partai Demokrat itu sangat tak berdasar.

Menurut dia, isu kudeta merupakan masalah internal partai yang tak ada sangkutpautnya dengan Jokowi.

"Ada orang Demokrat, masalahnya internal partai, yang membuat KLB orang Demokrat," jelasnya.

"Kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan?"

Baca juga: TERKUAK Sosok yang Tawari Gatot Nurmantyo Jadi Ketum Partai Demokrat, Syaratnya Ikut Gulingkan AHY

Baca juga: Refly Harun Beber Gugatan AHY Cs ke Kubu Partai Demokrat Moeldoko Salah Alamat, Bisa Lebih Mudah

Karena itu, Ngabalin menganggap ada yang keliru dari pemikiran Bambang.

Tak hanya keliru, ia bahkan menyebut pemikiran Bambang sudah menyesatkan sejumlah pihak.

"Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik," kata Ngabalin.

"Tidak hanya sesat tapi menyesatkan."

"Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, partai itu dinilainya telah diserang. Kemudian pemerintah yang sah yang diserang?"

"Kemudian ada brutalisme demokrasi, lucu, diksi yang butuh referensi kuat," tukasnya.

(*)

Berita tentang Partai Demokrat

Berita tentang Moeldoko