Berita Nasional Terkini
Dulu Tangkap Susno Duadji, Kini Budi Waseso Ungkap 2 Pembantu Jokowi Dalang di Balik Impor Beras
Kini Buwas berani buka-bukaan mengenai kondisi petani di Indonesia yang dirugikan karena kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah
TRIBUNKALTIM.CO - Akhir-akhir ini nama Budi Waseso ramai diperbincangkan publik.
Tapi, masih ingatkah kalian dengan sosok satu ini?
Pria yang akrab disapa Buwas ini memang bukan orang sembarang, sepak terjangnya di dunia kepolisian tak perlu diragukan lagi.
Sejumlah pejahat kelas kakap sukses ditangkapnya.
Kini Buwas berani buka-bukaan mengenai kondisi petani di Indonesia yang dirugikan karena kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.
Bahkan, Buwas tidak ragu mengungkap siapa dalang yang membuat petani mengalami kerugian karena kebijakan tersebut.
Baca juga: BMKG Nunukan Prediksi 12 Wilayah Ini Diguyur Hujan Ringan Pada Malam Hari, Lumbis Berasap
Baca juga: Pasokan dari PPU Lancar, Kadivre Bulog Kaltim : 2019 Tak Perlu Impor Beras
Walaupun dalangnya merupakan orang istana dan cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi), namun Buwas tak ragu mengungkapkan hal itu.
Ya, belum lama ini mantan Kabareskrim Polri ini membuat heboh saat mengungkap siapa dalang dibalik impor beras.
Padahal sekarang ini petani di Indonesia sebagian besar memasuki masa panen.
Ini membuktutikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso adalah sosok orang yang berani mengungkap.
Dengan begitu kisah keberanian Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso kembali diingat publik.
Buwas jadi perbincangan karena membongkar kebijakan impor beras yang dinilai merugikan kepentingan petani yang sedang panen di sejumlah wilayah.
Baca juga: Impor Beras jadi Polemik, Jokowi Panggil Mendag dan Dirut Bulog
Baca juga: Dua Pembantunya Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Darmin Parnggil Buwas dan Enggartiasto
Buwas yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, mengungkapkan ada dua menteri Jokowi yang memerintahkan impor beras.
Budi Waseso mengungkap kebijakan impor beras adalah kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Golkar.