Kubu Moeldoko Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham, Ketua DPD Demokrat Kaltara Angkat Bicara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - DPD Demokrat Kaltara menanggapi langkah pihak Moeldoko, yang menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang ke Kemenkumham RI.

Menurutnya, pihak DPD Demokrat menghormati apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Namun, pihaknya menenekankan bila kepengurusan Partai Demokrat yang sah hingga saat ini, adalah hasil dari keputusan pemerintah.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kaltara Yansen Tipa Padan Usul ke Eks Kader, Bagusnya Buat Partai Baru Saja

Hal ini diungkapkan Ketua DPD Demokrat Kaltara, saat ditemui di Mapolda Kaltara, Rabu (24/3/2021).

"Apapun keputusan Kemenkumham kita hormati, karena bagian dari keputusan pemerintah," ujar Ketua DPD Demokrat Kaltara, Yansen Tipa Padan.

"Tapi, kepengurusan kami pun ada karena keputusan pemerintah," tambahnya.

Yansen mengatakan, hingga saat ini pihak Kemenkumham, masih menyatakan bila kepengurusan Partai Demokrat yang resmi adalah di bawah Ketua Umum AHY.

"Sampai saat ini, pernyataan Kemenkumhan, yang resmi itu Ketum AHY sesuai AD ART dan Kongres 15 Maret 2020 lalu," katanya.

"Kalau sudah diakui sah, dan nanti muncul yang baru lagi, harus dipertanyakan ini apa?"
tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, DPC Demokrat se Kaltara, bersama pengurus DPD, mendatangi Mapolda Kaltara, untuk melaporkan mengenai keabsahan kepengurusannya.

Pihaknya menyatakan, telah memiliki data mengenai nama-nama mantan kader dan pengurus, apabila mantan kader tersebut membuat kekisruhan dan mendirikan kepengurusan baru.

Bagusnya Buat Partai Baru Saja

Ketua DPD Demokrat Kaltara berpesan, agar tidak ada mantan kader atau pengurus partai yang mencoba membuat kekisruhan dan gangguan keamanan di Kalimanan Utara.

Hal tersebut ia sampaikan, saat ditemui usai mendatangi Markas Polda Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (24/3/2021).

"Kami mau di Kaltara ini, tenteram aman dan kondusif dan jangan diganggu dan dirusak," ujar Ketua DPD Demokrat Kaltara, Yansen Tipa Padan.

Baca juga: Sinyal Kekalahan Demokrat Kubu Moeldoko, Eks Anak Buah SBY Cabut Gugatan, Jubir AHY: Akhirnya Sadar

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kaltara Datangi Kapolda, Tindak Tegas Pihak yang Ingin Buat Kisruh di Daerah

Kalau sampai ada yang membuat kepengurusan baru Partai Demokrat, dan mengganggu keamanan di Kaltara ini.

"Saya bisa tegaskan itu dari eksternal, yang sudah mengundurkan diri atau bahkan yang sudah pindah partai," katanya kepada Tribunkaltim.co.

Menurutnya, mantan kader dan pengurus partai lebih baik mendirikan partai baru, alih-alih membuat kepengurusan Partai Demokrat yang baru dan ilegal.

"Kalau ingin menjadi pengurus partai silakan dirikan partai baru, dan kami dukung, kalau buat pengurus Demokrat baru itu ilegal," terangnya.

Dirinya memastikan, telah memiliki data, mengenai mantan kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Kota se Kaltara.

Baca juga: Aset Rp100 Miliar Partai Demokrat Atas Nama Pribadi, Kubu AHY Geram Respon Tudingan Muhammad Rahmad!

Namun, hingga saat ini, Wakil Ketua Umum DPP Demokrat mengatakan, belum ada indikasi bila mantan kader Demokrat, akan menyeberang ke kubu sebelah dan membentuk kepengurusan baru.

Dirinya pun meminta agar pihak-pihak, yang hendak membuat kekacauan, baik dari mantan pengurus maupun mantan kader Demokrat Kaltara, agar berpikir ribuan kali sebelum bertindak.

Baca juga: NEWS VIDEO Kemenkumham Bakal Lanjutkan Pemeriksaan Berkas Partai Demokrat Kubu Moeldoko

"Kami sudah punya data, mantan kader dan yang sudah pindah partai, di Malinau di Nunukan, di Tarakan di Bulungan, di KTT, sudah ada datanya semua. Kita juga sudah tahu siapa itu," katanya.

"Tapi sampai saat ini, tidak ada yang mengarah ke sana. Makanya berpikir panjanglah, berpikir ribuan kalilah, kalau mau membuat kekacauan," tuturnya.

Demokrat Kaltara Datangi Kapolda

Pengurus Partai Demokrat dari tingkat DPD Kaltara hingga DPC di kabupaten/kota se-Kaltara mendatangi Mapolda Kaltara pada Rabu (24/3/2021).

Ketua DPD Demokrat Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengurus Partai Demokrat di Kaltara, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah.

"Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai pengurus partai yang sah sesuai peraturan negara, kami bertanggung jawab untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Kaltara," ujar Yansen Tipa Padan.

Baca juga: Pakar Hukum Ini Sebut Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko Bisa Disahkan Menkumham, Ketimbang Kubu AHY

Baca juga: Aset Rp100 Miliar Partai Demokrat Atas Nama Pribadi, Kubu AHY Geram Respon Tudingan Muhammad Rahmad!

"Tadi kami sampaikan kepada Kapolda, kami akan bertindak tegas kalau ada pihak-pihak yang ingin membuat kisruh, dan juga kami melaporkan bila kita di Demokrat Kaltara inilah yang sah," imbuhnya.

Menurutnya, segenap pengurus Partai Demokrat baik yang ada di DPD maupun DPC se-Indonesia masih solid mendukung kepengurusan Ketum AHY.

Dia menegaskan, bila sampai ada kelompok atau pihak yang merusak suasana ketertiban dan keamanan di Kaltara, berarti bukan bagian dari Partai Demokrat yang sah.

"Sebanyak 34 DPD dan 514 DPC bersatu di bawah AHY, kami solid mendukung AHY. Kalau sampai ada yang merusak suasana, berarti bukan kader kita. Oleh sebab itu, pikir ribuan kali bagi siapapun yang ingin membuat situasi di kaltara menjadi kisruh," ucapnya tegas.

Baca juga: Menkumham Dapat Doa Demokrat AHY, Yasonna Laoly Juga Didoakan Kubu Moeldoko, Doa Mana yang Didengar?

Lebih lanjut, Yansen Tipa Padan menjelaskan, bila pihak Polda Kaltara menerima apa yang telah disampaikan oleh pengurus DPD Demokrat di Kaltara.

Pihak Polda Kaltara, lanjutnya, berpesan agar para kader Demokrat dapat melaporkan ke Polsek, Polres setempat bila ada pihak-pihak yang mencoba menganggu keamanan.

"Tadi arahan beliau, kalau terjadi orang yang di luar kita, menganggu keamanan dan segera lapor ke Polsek, Polres, Polda. Kemarin teman-teman di DPC juga sudah melapor ke Polres setempat," tuturnya.

Berita tentang Demokrat

Penulis Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo