Garap Raperda Jaminan Produk Halal, DPRD Balikpapan Usul Masuk RPJMD

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- DPRD Kota Balikpapan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) Jaminan Produk Halal masuk RPJMD periode 2021-2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung.

Menurutnya, Raperda tersebut sesuai dengan visi-misi walikota yang baru yakni membangun Kota Madinatul Iman.

Baca Juga: Pertanyakan Kinerja Pemerintah Kota, DPRD Balikpapan Sorot Tingginya Silpa

Baca Juga: Benahi Data Aset tak Bergerak, DPRD Balikpapan Target Bentuk Badan Khusus

“Dalam tataran teknisnya bawa Raperda jaminan hal ini harus dicantumkan dalam RPJMD," katanya, Kamis (15/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keberadaan Raperda Jaminan Produk Halal bukan untuk komunitas tertentu.

Akan tetapi sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam perlindungan terhadap kualitas produk yang beredar di pasaran.

Serta, dikonsumsi oleh masyarakat dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam proses penyelesaian Raperda ini.

Baca Juga: PAD Parkir Bocor, DPRD Balikpapan Temukan Setoran Jukir di Pasar BP Hanya Rp 15 Ribu per Hari

Baca Juga: Demo GMNI di Gedung DPRD Balikpapan, Mahasiswa Tuntut Ganti Rugi Lahan Warga akibat Tol Balsam

Diantaranya meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, BPOM dan Pemerintah Kota Balikpapan.

"Prinsipnya adalah penyelenggaraan produk halal dari hulu ke hilir. Dari bahan baku, produksinya sampai distribusinya ke masyarakat," katanya.

Laki-laki yang akrab dipanggil Atiga ini menuturkan, Perda jaminan produk halal merupakan turunan dari Undang Undang.

Yakni Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan mengacu kearifan lokal terhadap produk UMKM yang ada di daerah.