Keuangan Penajam Paser Utara Defisit, Plt Sekda Muliadi akan Pangkas Semua Anggaran SKPD dan DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2020 dikabarkan mengalami defisit.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Muliadi membenarkan perihal tersebut.

Meski dirinya tidak menyebutkan secara pasti angka defisit APBD daerah.

Baca Juga: PDAM Danum Taka Penajam Klaim Penyesuaian Tarif Masih di Bawah Harga Pokok Produksi

Baca Juga: Program MBR, PDAM Penajam Pastikan 2,325 Sambungan Rumah Tangga Tahun 2021 Terpasang

"Devisit iya, tapi angkanya saya belum bisa bocorkan dulu, karena skema ada 4 saya susunkan untuk pak Bupati, Skema Perkada mendahului itu ada 4," ujar Muliadi kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (20/4/2021). 

Menurutnya, dalam penyusunan APBD, terdapat dua hal yang diperbolehkan dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu neraca normal yaitu pemasukan dan belanja seimbang dan anggaran defisit.

"Nagara juga menganut itu, negara diperbolehkan, persoalnnya defisitnya masuk akal gak?," kata dia.

Muliadi yang baru menjabat sebagai Plt. Sekda pada Februari lalu itu menjelaskan faktor yang mempengaruhi defisit yaitu diantaranya kurangnya dana salur dari pemerintah pusat serta pandemi Covid-19 yang saat ini belum juga berakhir.

Baca Juga: Bulan Ramadhan, Pasokan Bahan Baku Pangan di Penajam Paser Utara Cukup Aman

Baca Juga: Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah

Dengan adanya defisit anggaran, Muliadi, menyebutkan pemerintah daerah Penajam Paser Utara akan melakukan pemangkasan atau rasionalisasi anggaran.

Ini bakal diberlakukan kepada seluruh SKPD maupun anggaran di DPRD Penajam Paser Utara.

Terkecuali tiga dinas utama yaitu Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan.

Baca Juga: Pasokan Air Bersih di Penajam Paser Utara Cukup Banyak, Wabup Hamdam: Tinggal Optimalkan