Calon Penumpang di Samarinda Sayangkan Adanya Pelarangan Mudik Jelang Lebaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Armada Perusahaan Otobus (PO) yang ada di Terminal Samarinda Seberang kini beroperasi di Terminal Sungai Kunjang, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasalnya, terminal khusus untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ini yamg terletak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tersebut sedang dalam tahap renovasi.

Alhasil bus yang beroperasi kini beralih tempat sementara, termasuk kantor Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Bus Tipe A Samarinda Seberang.

Baca Juga: Walikota Tarakan Masih Belum Tahu Daerah di Kaltara yang Warga Diizinkan untuk Mudik

Baca Juga: PPKM Mikro Resmi Diperpanjang, Pemkot Bontang Atur Larangan Mudik, Beri Sanksi bagi Pelanggar

Walau berpindah tempat, trayek sendiri masih lah sama yakni menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Perkembangan arus mudik di terminal ini terlihat masih normal dan tidak mengalami lonjakan calon penumpang.

"Sampai sekarang belum ada peningkatan, mungkin dari tanggal 25 April sampai awal tanggal 4 Mei itu paling," ujar Humas Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Bus Tipe A Samarinda Seberang Nor Jul Piansyah, Rabu (20/4/2021) hari ini.

Dalam sehari beroperasi bus yang berangkat ke Kota Banjarmasin saat ini berjumlah empat armada dan itu dinilainya normal saja.

Penumpang pun tak terlalu penuh saat keberangkatan.

Baca Juga: Larang Mudik, Polres Bontang Awasi Ketat Tiap Kendaraan Masuk di Posko Tugu Selamat Datang

Baca Juga: Agar ASN tak Mudik, Pemkab Paser tak Beri Izin Cuti Tanggal 6-17 Mei Mendatang

"Sebelum Covid-19 bisa 8 sampai 10 bus perharinya yang masih di terminal Samarinda Seberang," ungkap Nor Jul Piansyah.

Mengenai pelarangan mudik yang diberlakukan tanggal 6-17 Mei 2021 nanti, Nor Jul Piansyah mengaku pastinya pihak PO terimbas akibat aturan ini.

Namun, jika memang sudah aturan dari pemerintah pusat, pihaknya tentu hanya bisa memberitahukan pada pihak pemilik armada agar menaati.