Ibu Kota Negara
Mengurangi Beban Negara Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Indonesia Ingin Korea Network Ikut Bantu
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakata ke Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakata ke Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara bukan rencana yang main-main.
Pemerintah Indonesia telah mendekati kalangan pengusaha di Korea Selatan dalam rangka mengikutsertakan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Langkah tersebut bagian dari upaya agar anggaran negara tidak besar dicurahkan untuk mengadakan Ibu Kota Negara Indonesia.
Hal itu dibeberkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang mengutip dari Tribunnews.com pada Senin (3/5/2021).
Baca Juga: Jadi Kawasan Calon Ibu Kota Negara, Pemohon Izin Usaha dan IMB di Sepaku Naik Capai 8 Ribu
Bentuk awalnya, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan beberapa orang dari Korea Selatan.
Mereka ini yang turut hadir antara lain Kepala Staf Tim Kerjasama Korea untuk Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari National Agency for Administrative Construction Mr. Hyung Wook Choi.
Ada nama Direktur Korindo Mr. Youngman Kim, General Manager Korea Land and Housing Corporation Mr. Hee Yup Yoon.
Dan tidak ketinggalan ada Senior Marketing Representative Hyundai Engineering Hyundai Mr. Taesik Kang, dan Senior Advisor Shinhan Financial Group Mr. Yong Hoon Lee.
Baca Juga: Selaras dengan Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Provinsi Berkonsep Smart Indonesia
Saat itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Ketua Indonesia - Korea Network (IKN) sebagai wadah berkumpulnya sekitar 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan.
Komunitas itu dalam membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu mengingat dari kebutuhan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai sekitar Rp 466 triliun, APBN hanya mengalokasikan sekitar Rp 89,4 triliun (19,2 persen).
Sisanya sekitar Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.
Baca Juga: 7 Ahli Bertemu Presiden Jokowi Bahas Rancang Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur
