Mengurangi Beban Negara Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Indonesia Ingin Korea Network Ikut Bantu

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakata ke Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara bukan rencana yang main-main. 

Pemerintah Indonesia telah mendekati kalangan pengusaha di Korea Selatan dalam rangka mengikutsertakan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Langkah tersebut bagian dari upaya agar anggaran negara tidak besar dicurahkan untuk mengadakan Ibu Kota Negara Indonesia. 

Hal itu dibeberkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang mengutip dari Tribunnews.com pada Senin (3/5/2021). 

Baca Juga: Jadi Kawasan Calon Ibu Kota Negara, Pemohon Izin Usaha dan IMB di Sepaku Naik Capai 8 Ribu

Bentuk awalnya, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan beberapa orang dari Korea Selatan. 

Mereka ini yang turut hadir antara lain Kepala Staf Tim Kerjasama Korea untuk Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari National Agency for Administrative Construction Mr. Hyung Wook Choi.

Ada nama Direktur Korindo Mr. Youngman Kim, General Manager Korea Land and Housing Corporation Mr. Hee Yup Yoon.

Dan tidak ketinggalan ada Senior Marketing Representative Hyundai Engineering Hyundai Mr. Taesik Kang, dan Senior Advisor Shinhan Financial Group Mr. Yong Hoon Lee.

Baca Juga: Selaras dengan Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Provinsi Berkonsep Smart Indonesia

Saat itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Ketua Indonesia - Korea Network (IKN) sebagai wadah berkumpulnya sekitar 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan.

Komunitas itu dalam membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Hal itu mengingat dari kebutuhan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai sekitar Rp 466 triliun, APBN hanya mengalokasikan sekitar Rp 89,4 triliun (19,2 persen).

Sisanya sekitar Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Baca Juga: 7 Ahli Bertemu Presiden Jokowi Bahas Rancang Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur

Membuka kesempatan investor untuk terlibat, sekaligus mengurangi beban negara.

Keberadaan Indonesia - Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN) akan membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

"Khususnya di bidang pengembangan, konstruksi, dan finansial," ujar Bamsoet, usai menerima perwakilan Indonesia - Korea Networking, di Jakarta, Senin (3/5/2021). 

Turut hadir antara lain Kepala Staf Tim Kerjasama Korea untuk Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari National Agency for Administrative Construction Mr. Hyung Wook Choi.

Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

Juga ada Direktur Korindo Mr. Youngman Kim, General Manager Korea Land and Housing Corporation Mr. Hee Yup Yoon.

Dan tidak ketinggalan hadir Senior Marketing Representative Hyundai Engineering Hyundai Mr. Taesik Kang, dan Senior Advisor Shinhan Financial Group Mr. Yong Hoon Lee.

Bamsoet menjelaskan, salah satu anggota IKN adalah National Agency for Administrative Construction (NACC), sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan.

Organisasi ini dikenal punya pengalaman dalam proses pemindahan kementerian dan lembaga negara Korea Selatan dari Seoul ke Sejong. 

Baca Juga: Obsesi Wisata Pertanian di Ibu Kota Negara, Desa Bangun Mulyo Penajam Tanam 2 Ribu Bibit Kelengkeng

Pengalaman tersebut menurut Bamsoet sangat diperlukan bagi Indonesia.

Di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Korea Selatan di Busan, Korea Selatan pada November 2019, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tawaran kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Yakni agar pelaku usaha Korea Selatan terlibat dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

"Kerjasama teknis antara Indonesia - Korea Selatan melalui Kementerian PUPR dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea Selatan juga telah ditandatangani," jelas Bamsoet.

Baca Juga: Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Alasan Kalimantan Timur Dipilih Dibanding Wilayah Lainnya

Bamsoet mengatakan tiga tenaga ahli Korea Selatan yang berpengalaman dalam pembangunan Kota Sejong telah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Februari 2020. 

Namun hingga kini, menurut Indonesia - Korea Network, para ahli serta 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan yang akan membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Karenanya perlu revitalisasi sistem kerjasama agar Indonesia - Korea Network bisa berfungsi maksimal. Sehingga bisa memudahkan Indonesia mewujudkan Ibu Kota Negara yang bersifat smart city, inclusive city, dan sustainable city," pungkasnya. 

Pemohon Izin Usaha dan IMB di Sepaku Naik

Berita sebelumnya. Sejak ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara yang baru pada 26 Oktober 2019 lalu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan ekonomi meningkat.

Hal itu itu dikatakan oleh Capat Sepaku, Risman Abdul, peningkatan perekonomian terjadi setelah ditetapkannya Ibu Kota Negara.

Peningkatan terjadi secara signifikan pada pengajuan Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi yang menjadi cikal bakal Ibu Kota Negara nantinya.

Baca Juga: Telkom Beber Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi Ibu Kota Negara RI di Kalimantan

Baca Juga: Selaras dengan Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Provinsi Berkonsep Smart Indonesia

"Sangat signifikan jika dipresentasikan mungkin ada 200 persen dari biasanya, kami sudah terima pengajuan hingga ribuan dari sebelum-sebelumnya dari tahun 2018 itu belum ada pungutan masih 0 rupiah," kata Risman dalam waktu dekat ini.

Bukan hanya masyarakat lokal, melainkan warga luar daerah berbondong-bondong mengajukan izin usaha dan IMB.

Disebutkan Risman, usai ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara pemohon izin usaha dan IMB mencapai 8,000 pemohon, tetapi saat ini yang sudah terealisasikan sejumlah 3,000 pemohon.

"IMB yang lebih banyak pemohonnya, jenis-jenisnya banyak mulai dari bangunan rumah, toko-toko kelontong," sebut dia.

Baca Juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca Juga: Menteri Suharso Monoarfa Bocorkan Kriteria Bos Ibu Kota Negara RI di Kalimantan, Simpan Nama Calon

Isu Istana negara yang baru mulai mencuat kembali kepermukaan, usai beberapa menteri meninjau lokasi Ibu Kota Negara beberapa waktu lalu.

Diketahui pembangunan kawasan ibu kota negara (Ibu Kota Negara) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan dikembangkan menjadi kawasan yang hijau dan modern atau green smart city.

Berita tentang Ibu Kota Negara

Berita tentang Kalimantan Timur

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua MPR Dorong Pelaku Usaha Korea Bantu Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim.

Penulis Dian MS | Editor: Budi Susilo