Kondisi Jalan Rusak, Camat Batu Engau Nilai Dishub Paser Kurang Tegas Menegakkan Aturan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Saat ini, Pemerintah Kabupaten Paser tengah melakukan peningkatan kualitas jalan di jalur poros antar Kecamatan, yang menjadi keinginan masyarakat setempat agar segera dilakukan perbaikan dengan kondisi rusak parah.

Hal itu di eluh-eluhkan oleh masyarakat Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau serta Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, Minggu (23/5/2021).

Pemerintah Kabupaten Paser sementara ini masih melakukan perbaikan berupa pengerasan jalan (Teleford), hingga pengaspalan dan Rigid.

Baca Juga: Dampak Air Sungai Lawe-Lawe Meluap, Lurah Koordinasi dengan Dinas PU Penajam Paser Utara

Baca Juga: Lomba Karya Musik Anak Komunitas, Wabup Syarifah Ajak Warga Paser Beri Dukungan ke Tim Kress AP

Tak hanya kendaraan bermotor maupun minibus yang lalu lalang, di jalur Poros antar Kecamatan tersebut juga digunakan oleh truk bermuatan kelapa sawit baik milik masyarakat maupun perusahaan.

Jika pengerjaan jalan telah rampung, nantinya Pemerintah Kecamatan bakal bekerjamasa dengan Dishub Paser untuk melakukan pengawasan terhadap truk bermuatan sawit, yang dinilai akan menimbulkan kerusakan jalan jika muatannya over kapasitas.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertipan terhadap kendaraan-kendaraan yang over dimensi (muatan) atau over load," kata Camat Batu Engau Paulus Margita.

Baca Juga: Masuk Grand Final, Wabup Ajak Masyarakat Berikan Dukungan untuk Tim Kreasi Anak Paser

Baca Juga: Dukung Pelestarian Budaya, Wabup Paser Serahkan Bantuan kepada Kress AP

Andai itu dibiarkan lanjutnya, jalan yang telah dilakukan perbaikan bakal rusak kembali.

Batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diperuntukkan di jalan tersebut sesuai aturan yang berlaku yaitu maksimal 8 ton, dengan ketinggian maksimal 4.200 milimeter.

Camat Batu Engau mengatakan, jika selama ini pengawasan dari instansi terkait kurang tegas dalam menegakkan aturan.

"Terus terang, kalau saya katakan Kita kurang tegas menegakkan aturan, harusnya Kita tegas dan ini untuk keselamatan semua pihak," singgungnya.

Paulus tidak memampik adanya truk muatan kelapa sawit kelebihan muatan yang bebas lalu lalang.

"Banyak kita jumpai, kendaraan angkutan sawit itu melebih ketentuan kapasitas, over dimensi dengan menambah bak kayu (di truk)," terangnya.

Jika penegasan tidak dilakukan kepada kendaraan sawit yang over kapasitas, Ia menilai perbaikan jalan yang dilakukan terkesan percuma.

Baca Juga: Pendaftaran Bantuan UMKM 2021 Tahap Kedua di Kabupaten Penajam Paser Utara Kembali Dibuka 24 Mei

Baca Juga: Menuju Smart City, Pemkab Paser Teken MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

"Saya sudah sampaikan ke kepala Dishub, Perlu penegasan untuk penertiban bagi kendaraan yang over kapasitas, jika tidak ada ketegasan maka perbaikan jalan yang dilakukan Pemerintah terkesan percuma," sambungnya.

Kerusakan atau buruknya kualitas jalan lanjutnya, tidak menutup kemungkinan hak itu imbas dari truk muatan kepala sawit yang over kapasitas.

Paulus meminta peranan aktif semua pihak, khususnya Kepala Desa untuk aktif melakukan pengawasan. (*)

Berita tentang Paser