Disbun Kutim Komitmen Lindungi 77,9 Ribu Area Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Izin Perkebunan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemkab Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan berkomitmen menyelamatkan area bernilai konservasi tinggi (ANKT) di wilayah izin perkebunan.

Total luas hutan di area perkebunan yang akan dilindungi seluas 77,9 ribu hektare.

Rencananya, luasan tersebut akan disahkan melalui SK Bupati Kutim, tentang peta indikatif ANKT di area perkebunan.

Hal ini terungkap dalam FGD Pertemuan Koordinasi dan Sinergi Perlindungan Areal Berhutan di Luar Kawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kegiatan FGD yang berlangsung Senin (24/5/2021) ini diadakan oleh Dinas Perkebunan Kutim, bersama Kalimantan Forest Project atau KalFor Project.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Irawansyah menuturkan, Kutim mengambil prakarsa baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Baca juga: Sempat Oranye Covid-19, Kecamatan Sangatta Utara Zona Merah Lagi, Ini Kata Kadinkes Kutim

Kutim, menurutnya, tak lagi berfokus pada sumber daya alam tak terbarukan.

"Tujuannya agar pemanfaatan SDA bisa memberi manfaat optimal ke Pemda dan masyarakat.

Serta lingkungan hidup tak terdegradasi," kata Irawansyah di acara tersebut.

Kutim, kata Irawansyah, memiliki perkebunan yang luas. Didominasi tiga komoditi utama yakni sawit, karet dan kakao.

Upaya perlindungan lingkungan hidup difokuskan pada area bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan hasil verifikasi Dinas Perkebunan Kutai Timur, terdapat 77,9 ribu hektare area bernilai konservasi tinggi di area perkebunan di Kutim.

"Nanti Disbun bersama Forum Perkebunan akan memfasilitasi penetapan luas ANKT ini," katanya.

Irawansyah juga mengungkapkan, selain itu, terdapat 18 kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan kawasan budidaya kehutanan.

"Perlu sinergi kordinasi dan kolaborasi agar aktivitas masyarakat jadi pendukung perlindungan areal berhutan dan memberi rasa aman ke pada masyarakat yang beraktivitas.

Jadi perlu kejelasan peraturan untuk memudahkan pengendalian masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan," katanya lagi.

Sementara, Kepala Bidang Perlindungan, Disbun Kutim, Didik Prayitno mengatakan, upaya perlindungan terhadap area bernilai konservasi tinggi di Kutim sudah dimulai sejak 2005 lalu.

"Dibuktikan dengan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan," ungkapnya.

Dalam Perda tersebut, kata Didik, setiap pemegang izin wajib mengalokasikan 10 persen konsesinya sebagai area konservasi.

"Meski demikian, langkah konkret konservasi baru pada 2017 saat Gubernur Kaltim dan para Bupati deklarasi melindungi area berhutan dan gambut," urainya.

Didik mengatakan, berdasarkan hasil kajian KalFor Project dan Unmul, terdapat sekitar 161 ribu hektare areal berhutan di luar kawasan hutan di Kutai Timur.

Dari luasan tersebut, sekitar 77,9 ribu berada di luar kawasan hutan, yakni di dalam izin perkebunan.

Adapun luasan 77,9 ribu hektare tersebut akan ditetapkan dalam SK Bupati tentang Peta Indikatif Area Bernilai Konservasi Tinggi di Perkebunan.

"Kami fokuskan pada areal berizin baik HGU dan izin usaha perkebunan," kata Didik.

Baca juga: Pusdai Kaltim Bantu 120 Paket Sayur Mayur dan Lauk Pauk buat Korban Banjir di 2 Desa Kabupaten Kutim

Nantinya, peta indikatif ini, menurut Didik, akan disesuaikan setiap 2 tahun.

Dengan memertimbangkan hasil survei di lapangan, dan data tutupan lahan terkini.

"Akan dinamis sesuai perkembangan waktu," lanjutnya.

Didik berharap, perlindungan ANKT di luar kawasan hutan jadi tanggung jawab bersama.

"Kalau di perkebunan sudah ada peraturan. ANKT tak hanya di area yang punya izin.

Di kebun masyarakat bisa ditetapkan untuk dilindungi," tuturnya.

(*)