Dinas Pendidikan Berau Akui Rawan Ijazah Palsu di Pemilihan Kepala Kampung

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Dinas Pendidikan Berau, mengakui dalam Pemilihan Kepala Kampung, ijazah paling rawan untuk dipalsukan.

Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Juliansyah sepakat bahwa hal yang paling menjadi sorotan adalah potensi ijazah palsu.

“Betul memang, bahwa yang paling rawan untuk dipalsukan itu adalah jenis ijazah paket dibanding ijazah formal lainnya,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: Perkebunan Kakao di Berau Berpotensi Bisa Sumbang Pendapatan Asli Daerah

Baca Juga: Jadwal Pemilihan Kepala Kampung Serentak 2021 di Berau, Wabup Gamalis Berpesan soal Ijazah

Selama ini, pihaknya banyak mengesahkan ijazah paket, sehubungan dengan persyaratan pemilihan BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) dan kepala kampung.

Untuk itu dirinya meminta kepada panitia pemilihan Pilkakam, untuk mengklarifikasi dan memverifikasi ijazah yang dimasukkan peserta secara kolektif ke Disdik Berau.

Sebab dicontohkannya, berdasarkan hasil verifikasi ijazah calon kepala kampung di salah kampung di Kecamatan Gunung Tabur, dari 6 calon yang lolos verifikasi ijazah hanya 3 orang.

Baca Juga: Ketua DPRD Berau Ingatkan Panpel Pemilihan Kakam Perhatikan Ijazah Calon, Imbau PNS Tidak Ikut

Baca Juga: Pemkab Berau Akan Punya Balai Latihan Kerja, Berikut Penjelasan Kepala Disnakertrans

“Pemalsuan ijazah paket memang beragam. Selain palsu, ada juga ijazah asli, hanya itu milik orang lain namun dibuat sedemikia rupa seolah pemilik ijazah itu miliknya,” terangnya.

Dia menjelaskan ijazah yang sudah dilegalisir untuk persyaratan calon kepala kampung tidak memiliki batasan waktu.

Dalam artian, bisa digunakan kapanpun. Namun pihaknya akan memastikan, dalam kegiatan Pilkakam yang dilaksanakan tahun ini, Disdik tidak akan melegalisir ijazah-ijazah yang diduga tidak benar.

“Ini akan kami pastikan tidak akan terjadi lagi. terpenting juga, pihak panitia pilkakam juga maksimal melakukan pengecekan dan verifikasi data administrasi persyaratan pilkakam,” jelasnya.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi di Berau Masih Belum Bisa Penuhi Nelayan Keseluruhan